Kapolda Meminta Peran Aktif Tokoh Agama Dalam Menjaga Situasi Kamtibmas di Papua

JAYAPURA, - wartaplus.com -Polda Papua kembali menggelar Coffee Morning bersama Forkopimda dan pemimpin stake holder, Rabu (8/7) kemarin membahas situsi Kamtibmas terkini di bumi cenderawasih

Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw di kesempatan itu memaparkan sejumlah hal baik perihal peran Polda Papua dalam percepatan penanganan Covid-19 maupun gangguan kamtibmas selama masa PSDD (Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat). Beberapa kasus menonjol disampaikan Kapolda mulai dari kasus penganiayaan terhadap petugas Satgas Covid-19 di Intan Jaya, kasus penyelundupan beras bantuan sosial di Keerom, Meninggalnya seorang warga akibat semprotan watercanon diKota Jayapura hingga aksi unjuk rasa terkait sidang kasus kerusuhan Jayapura

 “Kami di perintahkan oleh bapak Kapolri untuk membuat pertemuan - pertemuan dan mengundang tokoh - tokoh Agama untuk membicarakan, membahas situasi Kamtibmas di Papua,” ungkap Kapolda.

Dia berharap,  para tokoh agama harus berperan dalam menjaga situasi kamtibmas di Papua agar tetap aman dan kondusif.

“Kelak jika saya tidak lagi menjabat sebagai Kapolda Papua dan terjadi hal yang tidak diinginkan (gangguan kamtibmas), maka peran sebagai tokoh agama, sebagai pemimpin umat harus turun untuk menghadapi dan berbicara kepada masyarakat,” pesan Kapolda.

“Jangan salahkan aparat secara sepihak pemimpin umat harus bisa melihat sendiri keadaannya,” sambungnya.

Sebab menurut Kapolda, aparat keamanan dalam melakukan penindakan hukum bekerja sesuai dengan Tupoksi. Sebab aparat mempunyai komitmen dalam penyelesaian (kasus hukum) selalu melihat kondisi korban setelah itu pelakunya.

Kapolda Waterpauw menegaskan, pihaknya akan menyampaikan kepada DPRP dan MRP untuk menindaklanjuti pembahasan dengan Tokoh  Agama di seluruh Kabupaten dan Kota dalam pembahasan selanjutnya, dan duduk bersama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua.

Kasdam XVII/Cendrawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi, dalam kesempatannya mengaku optimistis Papua bisa melewati krisis pandemic Covid-19.

“Banyak hal yang perlu kita lakukan untuk sinergitas TNI Polri dan kita selalu siap menertibakan masyarakat dengan protokol kesehatan covid 19 di Papua,” tegasnya.

Kasdam juga mengungkapkan bahwa saat ini wilayah Kodam XVII/ Cenderawasih telah  melaksanakan operasi PAM Perbatasan baik dari organik Papua dan BKO dari Luar Papua  Ops PAM Rahwan dan saat ini kita proses pergantian Ops PAM pulau terluar.

“Ini semua untuk mendukung situasi kambtibmas di Papua agar tetap kondusif,” tukasnya

Dia menambahkan, Kodim Yahukimo telah di resmikan oleh Pangdam XVII Cenderawasih setahun lalu, dan Kodim Deiyai sebentar lagi juga akan diresmikan.

“Ini semua bertujuan untuk membatasi ruang gerak dari KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Marilah kita berkontribusi menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat,” ajak Kasdam.

Sinergitas

Kabinda Papua Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon, dalam kesempatannya mengatakan bahwa orang yang akan bertugas di Papua harus mengetahui jalur urat nadi dari Gereja di Papua, Gereja Baptis jalurnya berada di Wamena, Gereja GIDI jalurnya Mamberamo tengah, puncak jaya, Kab. Tolikara, Gereja Kingmi dari Puncak sampai daerah meepago Nabire, Deiyai, Digiyai, Enarotali.

Untuk Agama Islam di Papua Barat sebagian besar berada di Sorong Selatan, Bintuni, Kaimana, fak fak dan untuk di Papua sendiri kebanyakan dari Wamena.

“Sebagai aparat keamanan harus bisa bersinergi dengan tokoh agama, karena tokoh agama adalah kunci untuk menyelesaikan permasalah. Dan kalau menyelesaikan masalah harus di rumah adat ondofolo atau kepala suku atau di para para adat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Nikolaus Kondomo, menilai ada satu masalah yang menjadi permasalahan bagi orang Papua yaitu gampang terprovokasi dengan suasana. Seperti kasus rasis di Surabaya

“Saya harapkan ke depan terutama tokoh - tokoh Agama untuk berperan penting membimbing dan membina anak anak Papua, demi masa depan mereka agar menjadi lebih baik,” harapnya

Ketua Pengadilan Tinggi Papua Heru Pramono, dalam kesempatannya mengatakan bahwa Peradilan di Papua, membawahi 11 Pengadilan Negeri di Papua dan Papua Barat.

“Kita mempunyai komitmen untuk membangun peradilan di Papua, kami juga merencanakan tahun depan sudah membangun Zona Integritas menuju WBK, ini sudah kita uji di Pengadilan Negeri Merauke, Pengadilan Negeri Sorong dan Jayapura,” katanya

Arahan Presiden

Staf Ahli Kepresidenan RI Laos D.C Rumayom, mengatakan bahwa ada tiga hal dari arahan Presiden RI bahwa Provinsi Papua harus siap mensukseskan Pilkada Serentak tahun 2020, Meminta pemerintahan Kabinet dan secara khusus Pemerintah Provinsi Papua harus siap mensukseskan PON 2021 Di Papua dan Evaluasi Otsus Papua di bulan Agustus 2020.

“Ini harus disiapkan secara baik oleh Pemerintah Provinsi Papua baik dari MRP, DPRP,” ujarnya

Anggota MRP  dan Ketua PWNU Papua, Tony Wanggai dalam kesempatannya mengaku selama ini satuan tugas covid-19 tidak melibatkan pimpinan agama, padahal pimpinan agama ini merupakan garda terdepan dalam keagamaan karena sangat efektif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah ibadah dalam pencegahan Covid 19.

“Forkopimda Provinsi Papua dan kota perlu membuka tempat ibadah, jangan sampai masalah ini menjadi konflik horizontal. Masyarakat yang terlockdown di berbagai wilayah sangat berdampak bagi dinamika sosial dan ekonomi, Pemerintah Provinsi Papua perlu bertanggung jawab untuk penanganan masyarakat yang terlockdown,” tegas Tony.

Menyoal kasus rasisme tahun lalu, Tony menilai hingga kini belum berakhir. Oleh karena itu, pihaknya berinisiatif untuk melakukan mediasi.

“Sebab jika tidak maka akan terjadi konflik horizontal dan mencari rekonsiliasi dan regulasi agar tidak menjadi dendam kedepannya,” tandasnya .

Wakil Ketua GKI Sinode di Tanah Papua Pdt. Hieskia Rollo, di kesempatan itu memberikan usulan konkrit, bahwa inilah waktunya anak anak Papua tinggalkan pakaian kebesaran dan duduk bersama sebagai adek kakak.

“Jangan kita berbicara masing masing, kita harus bicara terbuka masa depan Negeri dan bangsanya, kita juga harus meninggalkan pangkat jabatan sebagai adek kakak. Kita berbicara dahulu mencari solusi permasalahan yang mendasar untuk pembangunan di Provinsi Papua,” katanya.**