Senin Mendatang Aktifitas Perkantor Di Keerom Kembali Berjalan
Pjs. Bupati Keerom Ridwan Rumasukun (kanan) di dampingi Kapolres Keerom AKBP Baktiar Joko Mujiono ketika memimpin rapat Forkopimda/Istimewa
KEEROM,wartaplus.com - Pasca aksi anarkis yang mengakibatkan stabilitas keamanan sempat terganggu, serta beberapa kantor pemerintah rusak dan dibakar pengunjuk rasa lantaran kecewa dengan hasil pengumuman tes CPNS di Kabupaten Keerom, Kamis (1/10) lalu. Pjs Bupati Keerom memastikan Senin 5 Oktober 2020 mendatang roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasanya untuk pelayanan kepada masyarakat.
"Pemerintahan tetap jalan mulai Senin, pegawai Disnaker dan BPMK akan pindah ke kantor otonom," ujar Ridwan, usai memimpin rapat Forkompinda di Mapolres Keerom, Jumat (2/10) malam.
Terkait tuntutan massa terkait kekecewaan hasil tes CPNS, kata Ridwan pemerintah bersama DPRD Keerom akan mencari solusinya. Yang mana para pencari kerja yang tidak lolos pada seleksi CPNS 2018, dimasukan ke dalam 20.000 formasi yang diberikan Kemenpan RB bagi pemerintah kabupaten/kota yang ada di Papua.
"Ada formasi 20.000 CPNS untuk Provinsi Papua, bila dibagi rata, maka Keerom akan dapat sekitar 600, dan ini yang akan dikawal oleh BKD dan DPRD," kata dia. Ridwan menyesali aksi anarkisme massa yang tidak terima hasil seleksi CPNS. Menurut dia, sebelum diumumkan, Pemkab Keerom telah berupaya mengakomodir keinginan massa terkait pembagian kuota 80 persen bagi orang asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk umum.
Namun karena minimnya pelamar OAP pada beberapa formasi teknis, seperti tenaga kesehatan atau pendidikan, maka hal tersebut harus diisi oleh pelamar umum yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan.
"Penerimaan CPNS formasi 2018, realisasinya 60-40, teman-teman di BKD telah berusaha agar hasilnya bisa menjadi 80-20 sesuai dengan ketetapan Kemenpan RB untuk Papua. Namun ada formasi teknis yang tidak bisa diisi oleh orang asli Papua karena junlah pelamarnya minim,"tutur Ridwan.
