Sebanyak 2.834 Guru di Papua Diusulkan Terima BSU dari Kemendikbud .
JAYAPURA, wartaplus.com - Sebanyak 2.834 guru di Papua diusulkan menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) RI
Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua, Christian Sohilait menuturkan, pihaknya tidak hanya mengusulkan BSU kepada pemerintah pusat, tetapi juga menyangkut status pegawai honorer
"Rapat bersama Mendikbud RI Nadiem Makarim dan Komisi X DPR RI, kami membahas mengenai BSU dan pengangkatan pegawai honorer. Dan untuk BSU tersebut, disiapkan kepada tenaga pendidik dan tenaga honorer atau non Pegawai Negeri Sipil (PNS)," ungkap Sohilait kepada wartawan di Jayapura, Selasa (17/11).
Adapun target BSU, dijelaskan Sohilait, adalah untuk 2 juta guru dengan total anggaran bantuan sebesar Rp3,6 Triliun. Dimana setiap guru non PNS akan menerima sebesar Rp1,8 juta yang diberikan pada bulan ini.
Menurut Sohilait, tidak hanya guru Non PNS yang mengajar di sekolah negeri, tapi guru non PNS di sekolah swasta juga akan mendapatkannya.
Sedangkan persyaratannya agar tenaga pendidik non PNS mendapatkan BSU ini adalah merupakan WNI, tidak menerima bantuan dari Kementerian Ketenaga Kerjaan, bukan PNS, tidak memgikuti program kartu pekerja dan berpenghasilan dibawah Rp5 juta rupiah.
Dalam rapat bersama Mendikbud, ujar Sohilait, juga disinggung kesempatan guru honorer menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Mendikbud mengatakan tahun depan semua guru honorer di Indonesia bisa mengikuti seleksi PPPK," ujar Sohilait.
Mendapat angin segar itu, pihak Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Papua bertindak cepat dengan mempersiapkan agar semua guru honorernya sebanyak 2.834 guru dapat menerima BSU yang disiapkan Kemendikbud RI.
"Berdasarkan analisis kebutuhan guru ideal di Papua per Desember 2019 idealnya 10.910. Kita punya guru PNS yang ada 4.472 maka Papua kekurangan Guru 6.441. Mengingat kebutuhan guru diatas maka kita rekrut dan usulkan guru honorer kita yang ada saat berjumlah 2.834 baik yg ada didapodik dan belum harus mendapatkan bantuan itu,"ungkapnya
Lanjut Sohilait, 2.834 tenaga pendidik tersebut hanya di tingkatan SMU, SMK dan SLB di Papya dan sementara Paud, TK, SD dan SMP, DPPAD sedang mempersiapkan surat ke Kabupaten dan Kota di Papua.
Dirinya menambahkan bahwa BSU ini adalah baru yang ingin dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia sehingga menurutnya bantuan ini sangat tepat diberikan kepada guru-guru non PNS yang selama ini juga terdampak Covid-19.
"Kita sambut baik sekali kebijakan membantu guru-guru non PNS kita dan kita berharap semua guru honorer kita di Papua harus dapat dan tidak boleh terabaikan. Kami akan pelajari kebijakan ini dan mempersiapkan data yang dibutuhkan agar semua terakomodir," tandasnya.**