MENU TUTUP

Pemkab Puncak Jaya Berencana Membuat Perda Tentang Pembayaran Denda Adat

Jumat, 10 September 2021 | 08:31 WIB / Andi Riri
Pemkab Puncak Jaya Berencana Membuat Perda Tentang Pembayaran Denda Adat Perang suku yang menjadi bagian tradisi budaya adat masyarakat Pegunungan Tengah Papua/dok.ProkopimPJ

MULIAwartaplus.com - Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembayaran Denda Adat

Bupati Puncak Jaya, Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM menuturkan, pembayaran denda adat dan uang duka yang menjadi bagian dari tradisi budaya masyarakat setempat saat terjadi konflik, nilai yang dipatok sangatlah tinggi

"Besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh kelompok pelaku harus ditanggung oleh kelompok lain, menjadi kewajiban yang kadang membutuhkan waktu lama untuk terkumpul sempurna," tuturnya saat memberikan keterangan pers usai acara perdamaian perang suku di Distrik Ilu, Selasa (07/09) lalu. 

Menurut ia, jumlah yang sedemikian besar, mau tidak mau harus ikut dialokasikan oleh pemerintah daerah semata-mata agar roda pemerintahan dan pelayanan publik serta situasi keamanan dapat kembali normal. 

Kendati adat budaya yang masih menjadi kekuatan sebagai jalan keluar pemecahan masalah yang singkat, serta secara langsung mememutus segala tuntutan Hukum dan persoalan HAM yang muncul di kemudian hari, namun Bupati melihat masih ada tantangan didalamnya yang harus disikapi. 

"Kedepan kami bersama Ketua DPRD dan jajaran anggota akan memPerda-kan ketentuan duka sampai bayar adat, sehingga lebih teratur dan realistis," tegasnya. 

Bupati mengaku, memang budaya nenek moyang masyarakat Puncak Jaya masih terus dijaga dan gigih dipertahankan, namun tantangannya adalah, tidak sedikit pengorbanan biaya dan waktu bahkan nyawa harus melayang. 

"Selain itu aktivitas pelayanan publik dan masyarakat ikut terganggu karenanya," akunya

Seperti diketahui, dalam acara perdamaian perang dua kelompok warga Suku Lani, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya telah memberikan bantuan bayar kepala (denda adat) yang bersumber dari dana hibah sebesar Rp10 Miliar dengan rincian tiap kubu baik pelaku maupun korban masing masing mendapatkan bantuan Rp5 Miliar

Bantuan juga datang dari DPRD sebesar Rp2 Miliar serta sumbangan dari para tamu yang hadir di acara perdamaian

Konflik yang terjadi sejak 2018 silam, dipicu pergeseran Kepala Kampung oleh Bupati yang kemudian tidak diterima oleh sejumlah pihak. Mereka kemudian melakukan provokasi ke warga sehingga terjadi konflik. Konflik yang pecah pertama kali di Distrik Kalome kemudian menyebar ke 9 Distrik lainnya yakni Distrik Distrik Ilu, Wonwi, Waegi, Yamoneri, Taganombak, Nume, Nioga, Gubume serta Torere. Perang yang terus terjadi selama kurun waktu tiga tahun lebih itu mengakibatkan puluhan nyawa melayang. 

Aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat pun terganggu karenanya. (Adv/ProkopimPJ)

 

 


BACA JUGA

Pembelajaran Tatap Muka Mulai Dibuka di Puncak Jaya

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB

Perayaan Hut ke-19 Perempuan GIDI, Pemda Puncak Jaya Bantu Rp100 Juta

Kamis, 16 September 2021 | 16:44 WIB

Dukungan Politik Yuni Wonda Maju Periode Kedua Menyeruak di Tengah Perdamaian Perang Suku Puncak Jaya

Jumat, 10 September 2021 | 07:45 WIB

Ini 8 Poin Pernyataan Sikap Damai Dua Kubu yang Berperang di Puncak Jaya

Kamis, 09 September 2021 | 11:53 WIB
TERKINI

Kanwil Kumham Papua Gelar Diskusi Peningkatan Pendaftaran dan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

44 Menit yang lalu

Alumni Uncen Nyalakan Lilin Kemanusiaan Untuk Kedamaian di Tanah Papua

11 Jam yang lalu

Menteri Sandiaga Uno Mengapresiasi Program Vaksinasi Astra Motor Papua

11 Jam yang lalu

Wakapolri Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Presisi

16 Jam yang lalu

Satu Prajurit TNI Gugur Saat Proses Evakuasi Jenazah Suster Gabriela di Kiwirok

18 Jam yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com