Pemprov Papua Luncurkan Buku Rekam Jejak Implementasi Otsus 2002 - 2020

JAYAPURA, wartaplus.com - Pemerintah Provinsi Papua meluncurkan buku berjudul "Rekam Jejak Implementasi Otsus 2002-2020", berlangsung di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (09/12).

Peluncuran buku secara simbolis oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe yang kemudian dilanjutkan dengan Talk show dengan tema "Tong mau apa deng Otsus" menghadirkan nara sumber Prof. Djohermansyah Djohan dan Prof. Berth Kambuaya.

Hadir dalam acara peluncurkan buku, Forkopimda Papua, para Bupati dan Walikota, Sekda, Ridwan Rumasukun bersama para pimpinan OPD.

Buku setebal 325 halaman tersebut memberikan gambaran tentang perjalalanan pelaksanaan pembangunan Papua semenjak 2002 - 2020 sesuai dengan kebijakan Otsus. Pembahasan dimulai denga sejarah perjalanan hingga munculnya kebijakan Otsus Papua dan substansi dasarnya.

Dalam buku ini juga membahas mengenai pengelolaan keuangan dana Otsus serta sejauhmana capaian kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan Otsus Papua terutama di bidang pembangunan manusia baik dari aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan pendidikan dan kesehatan.

Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanis Walilo kepada wartawan mengatakan, buku ini diterbitkan guna menepis anggapan berbagai pihak yang menyatakan bahwa Otsus Papua gagal atau tidak berhasil. 

“Otsus itu hanya program saja, jadi kalau dibilang tidak berhasil mungkin orangnya saja. Karena itu kita luncurkan buku ini untuk mengungkap apakah otsus berhasil atau tidak, ternyata setelah dibedah otsus itu sekitar 70-80 persen berhasil,” tepis Walilo. 

Contoh Keberhasilan Otsus

Ia pun mencontohkan keberhasilan Otsus semisal pembangunan infrastruktur jalan yang menggunakan dana Otsus, lalu pembebasan biaya sekolah mulai dari TK hingga program beasiswa di jenjang perguruan tinggi. 

“Sebenarnya Otsus itu sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seperti pembangunan di Kabupaten/Kota yang sudah terlaksana itu menggunakan 80 persen dana otsus yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Jadi memang tidak kelihatan, tapi kan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Walilo. 

Ia mengartikan bahwa bahwa untuk kepentingan umum (masyarakat), pemerintah sudah melaksanakannya selama bertahun tahun (Otsus Papua)

"Oleh sebab itu kita ungkap dalam buku ini. Silakan buku ini dibaca. Kalau ada koreksi, kesalahan data, dan lain-lain. Silakan sampaikan ke kami, kami akan koreksi karena kami tidak sempurna," pinta Walilo.

Lebih jauh Walilo menjelaskan, untuk pembuatan buku melibatkan para pakar dari kalangan akademisi untuk mengungkap fakta sebenarnya.

"Bicara soal evaluasi otsus. Ke depan memang dari pengalaman ini, kalau mau bilang evaluasi, evaluasi itu kan sudah banyak dilakukan oleh kita Pemerintah Provinsi sendiri. Evaluasi yang dinilai oleh pemerintah pusat tingkat kesuksesan dan tingkat kegagalan. Tapi juga evaluasi oleh masyarakat, oleh stakeholder melihat otsus seperti apa," terangnya.

"Dengan dasar itulah 20 tahun ke depan, hari ini kita dengan adanya perubahan Undang-Undang dan PP 106 dan 107, khusus PP 107 tentang pengelolaan keuangan kita harus benahi. Dan hari ini pembagian dana otsus itu kan sekarang sudah terbalik. Dulu dikasih provinsi, provinsi bagi 20 persen ke kabupaten/kota. Tapi sekarang tidak, nanti ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) pembagiannya dan itu sudah terjadi," sambungnya panjang lebar.

Walilo berharap, kabupaten kota dapat memanfaatkan sebaik baiknya porsi anggaran otsus yang diberikan. Sehingga yang tadinya sharing dana antar provinsi dan kabupaten kota tidak lagi. "Semua dana kita serahkan ke kabupaten dan kota," kata Walilo.**