Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Pemprov Papua Masih Perlu Perbaikan

JAYAPURA, wartaplus.com - Hasil capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan perlu adanya perbaikan yang berkesinambungan, khususnya dalam membangun ASN yang profesional untuk mendukung terwujudnya birokrasi berkelas dunia di 2024 nanti. 

Ini disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Setda Papua, Derek Hegemur pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dan Pengembangan Kompetensi Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, Senin (23/05). 

Perbaikan yang dimaksud tidak hanya pada arsitektur Human Capital  yang dapat mengakselerasi transoformasi ASN di Papua, tetap juga perubahan pola pikir dan kepemimpinan ASN baik dari tingkat JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) maupun JFAK (Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan). 

Derek menyebut, sasaran utama perbaikan ini diantaranya melakukan upaya perubahan mindset dan cara kerja yang lebih profesional berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik dan perbaikan tata kelola kelembagaan termasuk transformasi digital. 

Selain itu, melakukan deregulasi kebijakan peningkatan profesionalitas SDM dan efektifitas pengawasan internal. 

“Melalui perbaikan sasaran utama ini diharapkan akan memberi dampak pada penilaian dan kualitas Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Papua,” harapnya. 

Derek menambahkan, bahwa proses pembangunan di Papua ini diperlukan penugasan khusus pada SDM aparatur yang tersedia dan dapat disalurkan bakat dan talentanya dengan pembagian tugas dan beban kerja fungsional dan profesional. 

“Untuk mengatasi masalah proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua, Pemprov Papua melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kompetensi ini,” jelasnya. 

Diharapkan melalui kegiatan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan dan wawasan dari para peserta yaitu Kepala SKPD, Staf Ahli, Asisten Setda dan para Analis Kebijakan untuk selalu siap bekerja dan melaksanakan tugasnya secara sistematis, terorganisir dan bertanggungjawab secara profesional. 

“Hasil dari kegiatan ini diharapkan akan memberi tambahan kompetensi bagi ASN dan menjadi birokrasi yang bersih, efektif, profesional dan melayani,” harapnya lagi.

Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Adi Suryanto dalam sambutannya mengatakan salah satu indikator terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024, adalah terwujudnya birokrasi berkelas dunia.

"Untuk mewujudkan itu tentunya perlu ikhtiar, sinergi bersama pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan reformasi birokrasi," ujarnya.

Adi Suryanto menegaskan bahwa pihaknya senantiasa akan mendorong pemerintah Provinsi Papua dalam pengembangan kapasitas ASN terutama di daerah yang saat ini terjadi konflik sehingga berpengaruh pada aktivitas pemerintahan yang tidak berjalan baik.**