istimewa
WARTAPLUS - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo mengatakan, pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo mampu membuktikan pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektifitas antardaerah.
“Kita bisa saksikan tol laut, jalan lintas Papua dan lintas daerah lainnya, pelabuhan atau pun bandara. Semuanya dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam bergerak dan memudahkan transportasi barang serta jasa," ujar Bambang di Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018.
Bambang menjelaskan, tingkat kemiskinan sejak era Presiden Jokowi, trennya terus menurun. Bahkan, di 2016, tingkat kemiskinan kita terendah sepanjang sejarah Tanah Air, yaitu di kisaran 10,7 persen atau 27,8 juta jiwa.
** Baca juga: Keponakan Novanto Bocorkan Nama-nama Penikmat Uang E-KTP
"Selain karena berbagai program bantuan dan pembangunan, juga karena telah terciptanya lapangan kerja yang maksimal,” kata dia.
Khusus di bidang hukum, dia menilai, walaupun pemerintahan Jokowi-JK sangat konsisten mendukung pemberantasan korupsi, tetapi tingkat korupsi masih tinggi.
Data Transparansi International (2018) menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia berada di urutan ke 96 dengan nilai 37 dari 180 negara.
“Yang patut digaris bawahi, Presiden Jokowi bersikap tegas dan tidak ikut campur dalam penanganan kasus-kasus korupsi,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Bambang memandang program strategis yang termaktub dalam Nawacita dapat terealisasi dengan baik karena pemerintahan Jokowi - JK berhasil mengonsolidasi mayoritas kekuatan politik dan mewujudkan stabilitas politik di dalam negeri.
Gambaran keberhasilan pemerintahan Jokowi - JK dapat dilihat dari rilis tingkat kepuasan yang dikeluarkan hampir semua lembaga survei dengan angka di atas angka 70 persen.
“Bidang politik selalu menempati posisi teratas. Keberhasilan Jokowi mengonsolidasi mayoritas kekuatan politik menjadi modal utama dalam mewujudkan Nawacita,” terang
Bamsoet menuturkan, selama pemerintahan Jokowi-JK stabilitas politik relatif terjaga dengan baik. Terutama, setelah Partai Golkar dan PAN bergabung dalam pemerintahan. Dukungan parlemen kepada pemerintahan Jokowi-JK mencapai 68 persen, sehingga agenda pembangunan berjalan dengan baik.
“Hal ini, berbeda dengan masa-masa awal pemerintahan Jokowi-JK yang kurang mendapat dukungan dari DPR. Namun, pengawasan terhadap pemerintahan Jokowi-JK tetap diperlukan dalam rangka tegaknya check and balance,” ujar dia.
