Gubernur Waterpauw MemaparkanTerobosan Papua Barat Kendalikan Inflasi
Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw M.Si memaparkan sejumlah terobosan Papua Barat mampu mengendalikan inflasi daerah seluruh Indonesia melalui zoom meeting, Senin (14/11/2022)/Istimewa
SORONG,wartaplus.com - Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat telah melakukan sejumlah upaya untuk mengendalikan inflasi, antara lain: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw M.Si memaparkan sejumlah terobosan Papua Barat mampu mengendalikan inflasi daerah seluruh Indonesia melalui zoom meeting, Senin (14/11/2022) dimulai pukul 09.30 WIT. Seperti misalnya keterjangkauan harga dilakukan dengan memonitoring harga harian pada 4 pasar di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong.
“Dengan adanya monitoring harga, maka dapat terpantau dan tidak terjadi spekulasi harga di tingkat pedagang,” jelasnya. Kemudian menetapkan atau mengeluarkan standarisasi tarif ojek dalam kota di Kabupaten Manokwari oleh Persatuan Pejasa Roda Dua Manokwari dan tarif sementara angkutan umum dalam wilayah di Kabupaten Sorong.
“Kami rutin melakukan sidak pasar dan operasi pasar untuk mencegah spekulasi harga ditingkat pedagang pengecer, termasuk kerja sama antar daerah bahan baku pakan ternak Bisnis to Bisnis dengan pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta,” katanya.
Pasar murah juga dilakukan dalam menekan inflasi pada sejumlah kabupaten di antaranya Kabupaten Manokwari (di Arowi, Amban, dan Sowi Empat), di Kota Sorong (Halaman Kantor Walikota), di Kabupaten Sorong (Distrik Salawati dan Aimas), dengan menghadirkan paket sembako murah.
Ketersediaan Pasokan
Upaya yang dilakukan oleh Gubernur Papua Barat yaitu Gerakan Ketahanan Pangan (GERTAK Pangan) Provinsi Papua Barat , yang terdiri dari penanaman 2.000 bibit cabai di lahan replanting sawit di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari dalam rangka GNPIP, peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, merupakan aksi nyata dan extra effort dalam pengendalian inflasi pangan sisi hulu-hilir.
Kemudian dalam mendukung GNPIP, Pemkab Manokwari mencanangkan program “Gerakan Manokwari Menanam Tanaman Pangan Pendamping Beras“ bertempat di Kampung Weluri, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari dengan komoditas yang ditanam antara lain jagung, ubi kayu, ubi jalar dan talas (keladi).
Pencanangan Gerakan Tanam Padi Sawah Musim Tanam II 2022/2023 oleh Menteri Pertanian Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH.,M.Si.,MH. bersama Pj. Gubernur Papua Barat Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si, seluas 700 hektar di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari sebagai upaya dalam rangka mengantisipasi kebutuhan beras. Rangkaian GNPIP dilaksanakan penanaman bibit cabai dan komoditas hortikultura lainnya di daerah Susweni, Kabupaten Manokwari luas lahan penanaman 4 hektar dari rencana 43 hektar (10 Nov 2022) yang dikerjakan oleh 43 Organisasi Perangkat Daerah Pemda Provinsi Papua Barat , Tim Penggerak PKK Provinsi, KNPI dan Tim Pengendali Inflasi.
Termasuk memberikan bantuan BBM kepada nelayan sebanyak 50 liter/bulan/nelayan, memperkuat digitalisasi dan elektronisasi transaksi serta mendorong UMKM ke E-commerce.
“Kami merencanakan membangun cold storage dan pabrik es serta menginisiasi pengaktifan Tempat Pelelangan Ikan (TPI),” jelasnya.
Distribusi
Untuk kelancaran distribusi sejumlah produksi yang dihasilkan pangan dan sumber daya alam lainnya, Papua Barat melaksanakan percepatan pembangunan ruas jalan Trans Papua Barat yang terdiri dari 2 segmen/ruas yaitu segmen satu Sorong-Maybrat-Manokwari dan segmen dua Manokwari-Mameh-Windesi-Batas Provinsi Papua.
Perluasan Bandara Rendani di Manokwari hingga mengaktifkan moda transportasi yang dikelola oleh PT. Papua Doberai Mandiri (PT Padoma) BUMD milik Provinsi Papua Barat, termasuk mempercepat pembangunan Bandara Siboru Fakfak. Ditargetkan sudah beroperasi pada Semester I Tahun 2023. Bandara ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kemudian terus berkoordinasi dengan PT. Pelindo untuk mempercepat dwelling time dan berkoordinasi dengan balai karantina untuk mempercepat pemeriksaan barang-barang kebutuhan pokok.
Optimalisasi
Komunikasi efektif tetap dilakukan untuk mengoptimalisasi Satgas Pangan dengan melaksanakan High Level Meeting dan Rapat koordinasi TPID dalam rangka meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pengendalian inflasi.
Himbauan dan Moral Persuation kepada Distributor dan Pedagang untuk tidak menaikan harga barang pasca penyesuaian subsidi BBM.
“Termasuk mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panic buying dan menerapkan belanja bijak serta himbauan pemanfaatan pekarangan hijau untuk pengendalian inflasi,” kata Mantan Kabaintelkam Mabes Polri ini. Walau begitu ada tantangan yang dihadapi dalam pengendalian inflasi di Papua Barat yakni Off Boarding Tenaga Kerja Train 3 BP Tangguh LNG + 17.000 pekerja yang mayoritas menggunakan moda transportasi udara yang tidak diikuti oleh penambahan armada transportasi udara, berpotensi mendorong kenaikan tarif angkutan udara
Termasuk faktor cuaca dengan intensitas hujan yang tinggi karena faktor La Nina di akhir tahun 2022 berpotensi menurunkan tingkat produktivitas nelayan.
“Kami juga mendapatkan peluang yang sangat terbuka yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pengendalian inflasi yaitu Tindak lanjut MoU Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) di Aceh dengan 5 Gubernur yang akan dikonkritkan dalam Kerjasama Antar Daerah (KAD), berikut peluang perluasan kerjasama dengan daerah lain,” Waterpauw menuturkan.
Dikatakan, perkembangan tingkat inflasi Papua Barat pada Oktober 2022 secara year on year menunjukkan penurunan yaitu dari 4,96 persen pada September 2022 menjadi 4,15 pada Oktober 2022 dan lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional yaitu sebesar 5,71 persen pada Oktober 2022. Pada Oktober 2022 secara month to month Papua Barat mengalami deflasi sebesar 0,54 persen. Bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,02 persen.*
