Pj Gubernur Waterpauw Hadiri Paku Integritas KPK
Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menjelaskan tujuan pelaksanaan Program Paku Integritas 2022 untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi para penyelenggara negara
KABARPAPUA.CO, Jakarta– Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen (Purn) Drs Paulus Waterpauw, M.Si mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) Pemerintah Daerah Tahun 2022, di Ruang Rapat Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 2 November 2022.
Ada yang menarik dalam kegiatan ini, KPK turut mengundang para istri dari pejabat negara tersebut. Terlihat Ibu Roma Megawanti P. Waterpauw, S. Kom, M.Si mendampingi Pj Gubernur Waterpauw. Lalu, terlihat juga Bupati Manokwari bersama istri, Ketua DPR Papua Barat bersama istri dan juga dihadiri Sekretaris Daerah Papua Barat, Nataniel Mandacan.
Program Paku Integritas terdiri dari tiga kegiatan terpisah yaitu Executive Briefing: Penguatan Anti korupsi untuk Penyelenggara Negara dan Pasangan, “Pembekalan Anti Korupsi bagi Pasangan Penyelenggara Negara (Suami/Istri) dan Pelatihan Penguatan Anti korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas.
Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menjelaskan tujuan pelaksanaan Program Paku Integritas 2022 untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi para penyelenggara negara, sehingga terhindar dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, terbangunnya karakter penyelenggara negara yang berintegritas dan teladan dalam menjalankan peran dan tugasnya dan penguatan peran serta dan komitmen penyelenggara negara dalam pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi di masing-masing instansi
"pimpinan di daerah agar menjadikan KPK sebagai mitra dalam pembangunan di daerah,” jelasnya
KPK memiliki 6 tugas pokok yakni pencegahan korupsi, monitoring sistem penyelenggaraan negara, supervisi terhadap instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi. Penyelidikan hingga penindakan korupsi dan melaksanakan penetapan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum.
Pj Gubernur Waterpauw menuturkan pelaksanaan tugas di daerah perlu dibackup dari pimpinan KPK. “Kami (penjabat gubernur) masuk sudah di tengah jalan, ada musrenbang yang sudah diatur sejak awal. sehingga kami ini masuk sudah di tengah jalan. Intinya, penjabat gubernur itu melakukan kebijakan percepatan dari pemerintah pusat ke daerah,” jelasnya.
Dirinya mendukung Paku Integritas di Papua Barat, mulai dari kepala daerah, DPR dan MRP. Dirinya yakin jika integritas dimiliki mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah, maka negara akan berhasil. “Jika kita semua satu komando, antara pusat dan daerah, sehingga integritas terhadap negara dapat terpatri baik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ibu Roma Megawanti P Waterpauw, S. Kom, M.Si mengaku senang mengikuti kegiatan ini. Dirinya berterima kasih kepada KPK karena para istri diikutsertakan dalam kegiatan Paku Integritas.
“Saya apresiasi dan terimakasih banyak kepada KPK karena kami para istri diikutsertakan dalam kegiatan ini, sehingga kami memahami dan tahu jika ada KPK datang di daerah, memahami KPK sedang bekerja di lingkaran apa, monitoring, supervisi atau hal lainnya, sehingga bisa mengingatkan bapak-bapak yang bertugas sebagai pejabat negara,” ujarnya.
