Skor Pencegahan Korupsi Turun Signifikan, KPK Dorong Pemprov Papua Perbaiki MCP dan SPI
Kasatgas KPK Korsupgah Wilayah Papua, Nurul Ichsan/Andi Riri
JAYAPURA, wartaplus.com – Pemerintah Provinsi Papua bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring Center for Prevention ( Rakor Monev MCP) serta Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (TL SPI), berlangsung di Aula lantai 9 Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (08/09/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat upaya pencegahan korupsi di Provinsi Papua.
Penjabat Sekertaris Daerah (Pj Sekda) Papua, Suzanna Wanggai kepada wartawan mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, bersih, dan bebas dari praktik korupsi.
Pendampingan KPK dinilai penting agar seluruh perangkat daerah mampu meningkatkan skor pencegahan korupsi yang saat ini mengalami penurunan signifikan.
“Di Provinsi Papua tentunya kita perlu pendampingan dari KPK dalam hal ini semua dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi,” ucapnya.
Suzanna juga membenarkan jika skor MCP alami penurunan dari tahun 2023 yang berada di angka 90-an turun drastis di 2024 hingga skor 30-an.
Ia pun mengungkap sejumlah penyebabnya diantaranya akibat Pilkada dimana harus digelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua.
“Selain itu juga masalah SDM (sumber daya manusia) dimana banyak admin yang bertugas menginput data dokumen MCP, sudah pindah/mutasi ke provinsi DOB, sehingga mempengaruhi capaian skor” sebutnya.
Menurut Suzanna, faktor inilah yang kemudian dikomunikasikan dengan KPK untuk bagaimana pemprov papua tetap mendapatkan pendampingan agar bisa memperbaiki skor MCP.
Kasatgas KPK Korsupgah Wilayah Papua, Nurul Ichsan mengatakan, penurunan skor bisa menimbulkan kekhawatiran.
Pasalnya, jika skor rendah ini membuktikan jika upaya pencegahan lemah dan sebaliknya memperbesar peluang terjadinya korupsi yang sulit dideteksi.
Penurunan ini tentu menjadi perhatian, karena ada daerah lain di Indonesia yang justru mengalami kenaikan skor di periode yang sama, termasuk beberapa kabupaten/kota di Tanah Papua.
“Jadi gak bs diasumsikan penurunan ini karena terjadi perubahan pada pengelolaan MCP, karena banyak Pemda lain di Indonesia justru naik,” ungkap Ichsan.
Ia menambahkan, pihaknya akan mendorong pemerintah Provinsi Papua untuk menaikkan skor melalui rapat bersama untuk mencari solusi dari berbagai persoalan yang terjadi.
“Yang perlu menjadi catatan bahwa PSU Pilkada, konflik berkepanjangan justru menurunkan upaya pencegahan korupsi, membuat pemerintah jadi sibuk dengan urusan lain. Padahal banyak hal yang bisa dikerjakan untuk pencegahan korupsi, namun jadinya terbengkalai,” katanya.
“Dengan rakor ini, kita ingin mencari solusi, dan memastikan komitmen pencegahan korupsi tidak kendor. Jika tata kelola pemerintahan baik, otomatis pelayanan publik juga semakin berkualitas,” pungkas Ichsan.**
