Musrembangda Papua 2026, Pj Sekda: Jangan susun program sesuai keinginan, tapi berdasarkan urgensi

JAYAPURA, wartaplus.com - Pemerintah Provinsi Papua menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rapat Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Otsus Papua Tahun 2026, bertempat di Sasana Krida kantor Gubernur Papua, Selasa (29/04/2025).
Rapat kerja yang akan berlangsung selama dua hari ini, dihadiri Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, sejumlah Forkopimda Papua, para Bupati/Walikota serta pimpinan SKPD Provinsi.
Adapun tema Musrembang RKPD tahun ini yaitu "Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif melalui Akselerasi Potensi Unggulan Daerah".
Musrembang merujuk pada 5 prioritas yaitu (1) Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM, (2) Pertumbuhan Ekonomi yang Ilnklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan (3) Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah, (4) Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, (5) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Pelayanan Publik.
Mewakili Gubernur, Penjabat Sekda Papua, Suzanna Wanggai dalam sambutannya berharap, tema dan prioritas ini hendaknya menjadi bahan yang harus dipedomani oleh Kabupaten/Kota, dalam mengusulkan program/ kegiatan di Musrembang ini.
"Saya berpesan agar forum Musyawarah ini hendaknya dimanfaatkan secara optimal serta menjadi ruang diskusi konstruktif dalam melahirkan berbagai gagasan yang baik untuk menjawab berbagai isu pembangunan yang kita sedang hadapi," harapnya.
Prioritas OAP
Pj Sekda juga menekankan beberapa hal diantaranya, Musrembang RKPD ini harus dapat menghasilkan program dan kegiatan yang nyata dan berdampak langsung bagi rakyat, terutama Orang Asli Papua (OAP).
Musrenbang Khusus adalah manifestasi dari amanat Otonomi Khusus Papua untuk mengafirmasi hak-hak OrangAsli Papua (OAP).
"Oleh karena itu dalam pembahasan teknis, nantinya harus betul-betul memperhatikan keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan OAP dalam rangka mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif sebagai dasar Percepatan Pembangunan Papua," tekannya.
Menurut Susi, Musrenbang jangan dianggap sebagai momen untuk menghimpun daftar keinginan (wishlist), tetapi betul- betul menyusun prioritas berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap kesejahteraan Masyarakat.
"Melalui forum musrenbang ini untuk memilih dan memilah prioritas yang realistis, mendesak, dan berdampak luas serta fokus berdasarkan kewenangan," tekannya lagi,
Sementara itu terkait kondisi Fiskal pasca DOB yang mengalami penurunan drastis, Susi berharap dalam pembahasan dapat disepakati upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah secara berkelanjutan, yang selanjutnya menjadi prioritas RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2026.
Program Nasional
Sementara itu, Restuardy Daud selaku Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri memaparkan terkait program strategis nasional tahun 2025, diantaranya program MBG, lalu ada program sekolah rakyat dan juga program pembangunan 3 juta rumah yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan serta program strategis nasional lainnya.
"Kami dari pemerintah pusat sangat berharap dukungan dari pemerintah daerah, seperti penyediaan lahan, perizinan dan juga dukungan anggaran dan fasilitas," harapnya.
"Karena keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," pungkas Daud.**