Kunjungan Lima Jenderal Bintang 4 di Tanah Papua Diwarnai Aksi Teror KKB
JAYAPURA, wartaplus.com – Kunjungan kerja Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo ke tanah Papua diwarnai aksi penembakan pesawat dan pembakaran sekolah oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Senin (09/01) pagi.
Aksi kelompok bersenjata Kodap XXXV Bintang Timur pimpinan Ananias Atimin ini dilakukan pada Senin pagi sekitar pukul 10.45 WIT. Aksi diawali dengan menembak pesawat Ikaros PK-HVV yang akan landing di Bandara Oksibil.
Akibat penembakan itu, terdapat beberapa bekas tembakan di badan pesawat dan pesawat gagal landing dan memilih kembali ke Bandara Sentani.
Usai menembak pesawat, kelompok bersenjata juga membakar gedung SMK 1 Oksibil. Beruntung tidak ada korban jiwa karena sekolah dalam keadaan kosong.
Gangguan keamanan yang sering dilakukan kelompok bersenjata ini menjadi perhatian dari Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Keduanya sepakat untuk menindak tegas kelompok bersenjata.
“TNI memilki tugas untuk mengamankan masyarakat, jadi kalau ada KKB berarti kita harus mengambil tindakan tegas dan terukur, sedangkan dengan masyarakat kita tetap humanis,” tegas Panglima TNI kepada wartawan usai memberikan pengarahan kepada prajurit TNI Polri di Makodam XVII/Cenderawasih, Kota Jayapura.
Senada dengan itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa dalam menindak kelompok bersenjata, pihaknya tetap berkoordinasi dengan Komnas HAM.
“Terkait dengan gangguan kamtibmas yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata tentunya kita tetap melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan terukur tentunya,” tuturnya.
“ Kami juga dalam menjalankan tugas di lapangan, kami selalu berkoordinasi dengan Komnas HAM di pusat dan daerah untuk memastikan bahwa langkah yang kami lakukan betul-betul proporsional. Kita akan berusaha agar kedepan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat,” tandasnya.**