MENU TUTUP

Panitia Pemilihan Anggota MRPB Dilantik, Gubernur Waterpauw: Kerja Jujur Adil Tanpa Diskriminasi

Senin, 06 Maret 2023 | 18:45 WIB / Roberth
Panitia Pemilihan Anggota MRPB Dilantik, Gubernur Waterpauw: Kerja Jujur Adil Tanpa Diskriminasi Penjabat Gubernur, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si melantik panitia pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat periode 2023-2028, Senin (6/3/2023) pagi di Aston/Istimewa

MANOKWARI,wartaplus.com - Penjabat
Gubernur, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus
Waterpauw,M.Si melantik panitia pemilihan
anggota Majelis Rakyat Papua Barat periode 2023-2028, Senin (6/3/2023) pagi di Aston. Penjaringan anggota MRPB nantinya diharapkan menjadi representasi masyarakat adat, agama dan adat.

"Saya percaya saudara-saudara akan bekerja dengan sungguh-sungguh ikhlas sesuai tugas wewenang serta kewajiban sesuai yang tercantum dalam peraturan daerah provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat,"ujarnya usai melantik.

Dikatakan Gubernur Waterpauw bahwa Majelis Rakyat Papua Barat pada hakekatnya merupakan salah satu lembaga formal sebagai bagian dari suprastruktur politik. Selain itu juga berkedudukan sebagai lembaga representatif kultur orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Pengisian keanggotaan Majelis Rakyat papua Barat periode 2023-2028 didasarkan pada peraturan daerah provinsi papua barat nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

"Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebagai kompetisi yang sehat dalam
berdemokrasi dengan dilandasi semangat
persatuan dan kesatuan sesama orang asli
Papua. Mohon kerja dengan jujur adil tanpa
diskriminasi kepada semua anggota," Pesan Gubernur Waterpauw.

Dirinya meminta semua pihak menyatukan
persepsi guna berpikir mengawal tugas da
fungsi MRPB bagi masyarakat.  Gubernur Waterpauw akan memfasilitasi agar pemerintah pusat memberikan kewenangan bagi MRPB.

"Harus duduk bicara supaya pemerintah pusat berikan kewenangan bagi MRP Papua Barat. Saya berharap MRPB jadi besar di tanah sendiri, mampu akomodir semua pikiran baik dari 3 kelompok. Kita bahas, kelola dengan baik dan masukan dalam penganggaran sehingga menjawab apa yang jadi harapan unsur perempuan, adat, dan agama,"ujarnya.*


BACA JUGA

Kontrol Sosial Untuk Penyelamatan Ekosistem

Langkah Hukum Terhadap Perusahaan Tambang di Raja Ampat

Minggu, 08 Juni 2025 | 21:20 WIB
Tolak Penambangan Nikel

Peraih Penghargaan WWF: Tetap Fokus Pada Perjuangan Selamatkan Lingkungan Raja Ampat

Minggu, 08 Juni 2025 | 10:32 WIB

Diduga Ada Premanisme di SMK Kehutanan Manokwari, Pelajar Diikat Lalu Dihajar

Sabtu, 15 Maret 2025 | 08:07 WIB

Kodam Kasuari Sebut Program MBG Sudah Menyasar 24 Ribu pelajar

Sabtu, 01 Maret 2025 | 21:26 WIB

DKPP Kaimana petakan kawasan zona sayur dukung program MBG 

Kamis, 06 Februari 2025 | 08:19 WIB
TERKINI

Anggota Kodim 1715/Yahukimo Tewas Ditembak Organisasi Papua Merdeka 

24 Menit yang lalu

Akademisi Papua Berikan Apresiasi Keberhasilan Untuk Satgas Damai Cartenz 2025

2 Jam yang lalu

Akademisi Papua Apresiasi Keberhasilan Satgas Ops Damai Cartenz 2025 dalam Penegakan Hukum Terhadap KKB

4 Jam yang lalu

Bendera Bintang Kejora di Festival Cenderawasih II, Kapolres: Pelaku Melarikan Diri dan Sedang Dicari

5 Jam yang lalu

Penutupan Festival Cenderawasih 2025 Diwarnai Pengibaran Bendera Bintang Kejora

7 Jam yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com