RPJPD Papua 2025 - 2045 Diharapkan Menjawab Kebutuhan Masyarakat OAP
Konsultasi publik rancangan awal penyusunan RPJPD 2025 - 2045 Provisi Papua/Andi Riri
JAYAPURA, wartaplus.com - Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua tahun 2025 - 20245, bertempat di salah satu hotel Kota Jayapura, Selasa (30/01/2024).
Kegiatan ini diikuti oleh para Asisten dan pimpinan OPD Pemprov Papua, Anggota DPRP, MRP, pimpinan perwakilan Kementerian/Lembaga di Papua, Perwakilan BUMN/BUMD, dan perwakilan stake holder, serta pejabat Bappeda dari Kabupaten/Kota se-Papua.
Hadir sebagai narasumber Direktur Regional III Bappenas, Ika Retna Wulandary dan Sondang L. Gaol yang hadir secara virtual mewakili Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Kemendagri.
Kepala Bappeda Papua, Yohanis Walilo mengatakan, inti dari kegiatan ini adalah untuk melakukan sinkronisasi data penyusunan RPJPD 2025 - 2045, yang mengacu pada rencana induk percepatan pembangunan Papua yang sudah ada.
"Kami berharap dalam pertemuan ini banyak masukan dari seluruh stakeholder. Karena ini merupakan rencana pembangunan jangka panjang mulai 2025 hingga 2045 yang harus kita susun secara baik. Dimana ini akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan selama 20 tahun kedepan," ujar Walilo yang dalam forum ini juga menjadi salah satu narasumber.
Lanjut ia, berbagai masukan untuk penyempurnaan RPJPD ini nantinya akan disampaikan ke DPR Papua, dan akan menjadi dokumen perencanaan 20 tahunan.
Walilo menegaskan, penyusunan RPJPD tentunya akan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Tahun 2025 setelah adanya Gubernur definitif, dalam RPJPD ini nanti akan dimasukkan visi misi gubernur yang akan menjadi visi misi daerah. Ini kan masih dalam rancangan sehingga kita perlu masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan," tukasnya.
Walilo mengungkapkan dalam forum diskusi ini, pihaknya banyak menerima masukan. Salah satunya, adalah bagaimana program yang dibuat dalam RPJPD harus bisa menjawab kebutuhan Orang Asli Papua (OAP).
"Beberapa perwakilan lembaga tadi mengusulkan harus lebih kepapuaan, harus melihat kebutuhan orang Papua. Jangan sampai yang disusun secara nasional, tidak terwakili kebutuhan orang asli Papua," tukasnya.
"Jadi harus melihat kondisi nyata di Papua, sehingga ketika program itu diimplementasikan tentunya kena sasaran. Jangan program susun bagus tapi tidak menyentuh langsung ke masyarakat asli Papua,"sambungnya.
Walilo menambahkan, untuk program prioritas tentunya masih tetap difokuskan kepada sektor pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.**
