700 Personil Siap Amankan Pemilukada di Kabupaten Jayapura
SENTANI,- Guna mengecek kesiapan personil dalam menghadapi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada 27 Juni mendatang, Polres Jayapura melaksanakan apel gabungan dengan melibatkan TNI/Polri, Linmas, Satpol PP, tokoh adat, tokoh masyarakat, di Stadion Barnabas Youwe (SBY) Rabu (20/6) sore.
Kabag Ops Polres Jayapura, AKP Robert Hitipeuw, menyampaikan, untuk pengamanan Pemilukada, pihaknya menurunkan sedikitnya 700 personil gabungan yang akan ditempatkan pada setiap TPS yang ada di Kabupaten Jayapura.
"Untuk pengamanan dalam Pemilukada ada 700 Personil gabungan yang disiapkan. 500 personil dari Polres Jayapura, sementara sisanya dari TNI, Satpol PP, Linmas dan beberapa tokoh lainnya," kata Robert Hitipeuw kepada awak media usai apel pasukan.
Robert menjelaskan, personil yang disiapkan akan ditempatkan pada 348 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 19 Distrik di Kabupaten Jayapura.
"Untuk pengamanan di TPS, personil yang ditempatkan berdasarkan daerah rawan. Bagi daerah rawan 1 kita tempatkan satu personil di setiap TPS. Sementara daerah rawan 2 kita tempatkan masing-masing TPS dijaga 2 personil dibantu oleh Satpol PP dan Linmas," jelasnya.
Dikatakan, untuk wilayah Kabupaten Jayapura, terdapat 5 daerah rawan, yakni Airu, Lereh, Nimbokrang, Nimboran dan Ravenirara, sehingga menjadi perhatian Pols Jayapura dalam melakukan pengamanan.
"Daerah rawan ini kita lihat dari indeks kriminal maupun tingkat gangguan yang ada. Artinya daerah yang melalui laut dan udara kita petakan rawan," ujarnya.
Selain personil gabungan yang telah disiapkan, Polres Jayapura juga akan mendapatkan bantuan pengamanan dari Polda Papua dan Papua Barat.
"Pada tanggal 22 Juni kita akan dapat tambahan pengamanan berjumlah 100 personil. Dimana 90 personil dari Polda Papua Barat, dan 10 personil dari Polda Papua," ungkapnya.
AKP Robert Hitipeuw berpesan kepada semua personil TNI/Polri untuk tidak memihak pada salah satu pasangan calon.
"Khusus TNI/Polri harus netral, tidak boleh memihak kepada salah satu pasangan calon (Paslon), dan menjaga situasi jangan sampai ada konflik kecil di masyarakat yang nantinya dikaitkan dengan masalah Pilkada," tutupnya. *