Lagi, Satgas Damai Cartenz Tangkap Anggota KKB di Yahukimo
JAYAPURA, wartaplus.com – Satgas Ops Damai Cartenz-2024 kembali menangkap satu orang diduga anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Sabtu (19/10/2024) sore.
Anggota KKB yang ditangkap diketahui bernama Enes Depla bersama dua rekannya.
Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz-2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, membenarkan penangkapan tersebut.
Dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024) Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan, selain menangkap KKB Enes Dapla dan dua rekannya, personil juga menyita sejumlah uang diduga berasal dari Kepala Kampung dan rencananya akan digunakan untuk membeli senjata api dan amunisi.
"KKB Enes Dapla dan dua rekannya ditangkap saat berboncengan menggunakan motor Beat hitam melintasi perempatan jalan menuju Jalan Gunung, Yahukimo," ungkap Faizal.
Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Dr. Bayu Suseno menambahkan, bahwa penangkapan terjadi saat KKB KKB Enes Dapla dan dua rekannya sedang melakukan perampasan uang Kepala Kampung.
Mereka diduga akan menggunakan uang tersebut untuk pembelian senjata dan amunisi.
"Dari tangan para pelaku, ditemukan barang bukti berupa uang dan surat edaran berisi instruksi penggalangan dana dari Desa untuk mendukung Papua Merdeka dan pembelian senjata dan Amunisi serta satu buah motor Beat hitam," terang Bayu.
“Untuk Surat edaran yang ditemukan, diketahui ditandatangani oleh Elkius Kobak, yang merupakan pimpinan KKB Kodap XVI Yahukimo," sambungnya.
Saat ini, penyelidikan terhadap Enes Dapla dan dua rekannya masih berlangsung di Posko Satgas Ops Damai Cartenz-2024 wilayah Yahukimo.
Sebelumnya, pada Rabu (16/10/2024) lalu, Satgas Ops Damai Cartenz-2024 juga telah menangkap pimpinan KKB Paniai, Jemmy Magai Yogi yang tengah membawa ratusan butir amunisi yang hendak dibawa dari Nabire menuju ke Paniai.
Jemmy Magai yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat West Papua Army (WPA) Divisi II Pemka IV Paniai, kini telah diamankan di Mapolda Papua untuk proses hukum lebih lanjut.**