Bupati Puncak Jaya Ingatkan Masyarakat Tidak Terprovokasi dan Memilih Sesuai Hati Nurani
Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda Sos,S.Ip,MM
MULIA, - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tinggal menghitung hari. Setiap kabupaten terus melakukan persiapan dalam rangka menyongsong perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini. Salah satunya Kabupaten Puncak Jaya yang menjadi salah satu daerah rawan konflik Pilkada di Papua. Pada Jumat (22/6) kemarin, Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda,S.Sos,S.Ip,MM bersama jajaran Muspida setempat dan penyelenggara pemilu menggelar rapat yang berlangsung di Aula Sasana Kaonak, kantor Bupati.
Dalam arahannya, Bupati Yuni secara tegas mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi oleh lingkungan sekitar dan memilih sesuai dengan hati nurani tanpa ada unsur paksaan.
"Saya mengimbau para kepala distrik untuk memperhatikan masyarakatnya masing - masing, sehingga tidak mudah untuk terprovokasi dengan keadaan disekitar dan mengarahkan pilihan tanpa ada unsur paksaan," imbaunya sebagaimana dikutip dari rilis Humas Protokol Setda Kabupaten Puncak Jaya.
Aman dan Lancar
Bupati Yuni menjelaskan bahwa, pilkada Gubernur Papua yang akan digelar secara serentak di 29 Kabupaten/Kota di Papua pada Rabu 27 Juni mendatang diikuti oleh seluruh masyarakat yang memiliki hak suara kecuali TNI Polri. Oleh karenanya selaku Bupati Puncak Jaya, dirinya mengharapkan pelaksanaan pilkada di wilayahnya harus berjalan aman dan lancar.
"Saya harap kepada kpu dan panwas sebagai sebagai penyelenggara bahwa penyelenggara tingkat bawah harus kerja yang baik karena pengalaman yang lalu (pilkada bupati puncak jaya) situasi tidak aman akibat penyelenggara tingkat bawah. Kemudian untuk penwaslu agar tidak terjadi kecurangan seperti yang terjadi di waktu lalu," harapnya.
Sementara kepada aparat keamanan Polri dan TNI, Yuni meminta agar dapat menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif.
"Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyelengara tingkat bawah, maka harus ditangkap dimasukkan dalam sel. Saat ini masyarakat sudah mengerti jadi jangan sampai situasi pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lalu terulang kembali. Jadi Dandim dan Kapolres harus lebih tegas dalam menjaga situasi yang ada untuk tetap berjalan aman dan lancar," tegas pintanya.
Yuni menambahkan, terciptanya situasi keamanan yang kondusif pada dasarnya tidak terlepas dari peran serta gereja untuk bagaimana memberikan pembinaan dan pengertian terhadap jemaatnya.
Logistik Terlambat
Sementara terkait kesiapan logistik pemilu, Bupati Yuni akui memang ada keterlambatan pengiriman. Namun bukan hanya terjadi di Puncak Jaya tetapi hampir semua kabupaten.
"Ini bukan dari pihak ketiga dan bukan berasal dari penyelenggara lokal, sehingga kami masih menunggu informasi dari Provinsi," ujarnya
Adapun jumlah untuk Kabupaten Puncak Jaya adalah sebanyak 180.430 jiwa.
Ketua KPu Jenifer Darling Tabuni,SE menjelaskan, untuk pendistribusian logistik ke setiap distrik akan dilakukan pada Senin (25/6) mendatang. Namun mengingat situasi dan letak distrik yang berjauhan dan sulit dijangkau, maka pihaknya mengusulkan agar dapat diselenggarakan di distrik terdekat yang dapat dijangkau dan aman
"Kita harapkan masyarakat dapat menyalurkan hak suaranya di distrik yang mudah dijangkau," harapnya.
Enam Distrik Rawan Konflik
Ketua Panwas Denio Wonda.SE menyebutkan, dari hasil survei ke 26 Distrik setidaknya terdapat 6 DIstrik yang dianggap rawan yaitu Distrik Lumo, Ilamburawi, Yamoneri, Yambi, Wonwi, Dagai dan Molanikime.
"Kami sudah melapor ke Bawaslu Prov.Papua dan bagaimana kita lakukan kesepakatan bersama antar penyelenggara dan pemerintah untuk membuat kesepakatan bersama," tukasnya.
Wakapolres Puncak Jaya Kompol A.L Tampubolon menegaskan, pihaknya akan tetep menjaga keamanan yang didukung oleh 50 personil dari polda papua dan Brimob Kelapa II
Hal senada juga disampaikan Pasiter Kodim 1714/PJ lettu Inf.Muhamad Ardavid. Menurutnya, Kodim Puncak Jaya akan terus mendukung penyelenggaraan pemilu dengan mengamankan Puncak Jaya. Di kesempatan itu Ardavid juga menegaskan bahawa penembakan terhadap lima anggota TNI yang terjadi distrik Yambi sepekan lalu tidak ada kaitannya dengan perhelatan Pilkada Gubernur.*
