PSU Pilkada Papua Tanpa BTM - YB, Maka Kasus Pilkada Boven Digoel Terulang Kembali
Marinus Yaung/dok.istimewa
JAYAPURA, wartaplus.com - Marinus Yaung, salah satu warga Kota Jayapura memberikan opininya, jika putusan MK terkait sengketa Pilkada Papua, yang akan digelar pada Senin, 24 Februari mendatang memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan Benhur Tomi Mano - Yermias Bisai (BTM-YB), maka kasus pilkada Boven Digoel pada 2020 silam terulang kembali.
Marinus Yaung dalam rilisnya, Sabtu (22/02/2025) menguraikan fakta terkait sengketa pilkada Boven Digoel, dimana MK dalam amar putusannya pada Maret 2021, mendiskualifikasi pasangan Yusak Yaluwo ( YY ) - Yakob Waremba ( YW ) dari kontestasi Pilkada Boven Digoel tahun 2020.
"Sangat mengejutkan putusan ini. Karena kedua pasangan calon nomor urut empat ini, YY - YW adalah pemenang suara terbanyak dengan selisih suara dengan ketiga kandidat pasangan calon lainnya adalah sebesar 34 persen suara," ungkap Marinus.
Menurutnya, dengan selisih suara sebesar 34 persen atau lebih dari 2 persen, seharusnya Paslon YY - YW harus menang di MK. Gugatan perkara ke MK yang diajukan paslon nomor urut tiga, Martinus Wagi - Isak Bangri, harus ditolak MK karena perbedaan selisih suara yang sangat signifikan.
Kalau perbedaan suara sekitar 0,7 persen, seperti kemenangan paslon BTM - YB terhadap paslon MDF - AR, di Pilkada Gubernur Provinsi Papua tahun 2024, mungkin bisa diterima logika hukum untuk disengketakan di MK.
"Tetapi kenapa MK bisa menerima dan mengabulkan gugatan hukum paslon kalah MW - YW dan mendiskualifikasi paslon YY - YW yang menang Pilkada berdasarkan hasil putusan pleno KPU Boven Digoel?"
Jawabannya karena surat keterangan alamat domisili dan bebas pidana dari Pengadilan Negeri yang palsu, yang digunakan paslon YY - YW mendaftar dan ditetapkan oleh KPUD Boven Digoel sebagai peserta Pilkada.
"Saya percaya bahwa sejarah akan selalu berulang. Baik sejarah yang baik, maupun sejarah yang buruk. MK mendiskualifikasikan paslon YY - YW dan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang ( PSU ) di kab. Boven Digoel, Papua Selatan. PSU tanpa YY - YW sebagai peserta Pilkada," yakin Marinus.
"Bacaan saya, sejarah yang sama akan berulang. MK akan mengeluarkan amar putusan yang sama dalam sengketa hukum Pilkada Gubernur Provinsi Papua tahun 2024," sambungnya.
"Mari kita semua bersiap menyambut putusan MK untuk PSU Pilkada Provinsi Papua, di hari senin, 24 Februari 2025. Tetap jaga keamanan dan kondusifitas situasi kamtibmas di Papua," tandasnya.(rilis)
