DPRP Usulkan Pinjam Uang di Bank Daerah Biayai PSU, Ini Tanggapan Pj Gubernur Papua
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong/Andi Riri
JAYAPURA, wartaplus.com - Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong memberikan tanggapan terkait usulan DPR Papua untuk melakukan peminjaman uang di bank daerah, guna membiayai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua.
Kepada wartawan di Jayapura, Jumat (25/04/2025) lalu, Pj Gubernur secara tegas menyatakan, belum melakukan pembahasan dengan pihak DPRP untuk solusi terkait hal ini.
Namun menurutnya, sebisa mungkin pihaknya akan menghindari melakukan utang di bank.
"Soal anggaran PSU ini kita belum ada pembahasan dengan DPRP dan juga pihak penyelenggara pemilu, namun sebisa mungkin kita tidak membuat utang," tegas mantan jenderal bintang 2 TNI AD ini.
Pastinya, lanjut Ramses, pihaknya akan mengkoordinasikan lagi dengan DPRP untuk solusi terbaiknya.
"Namun poinnya PSU tetap harus terlaksana aman, lancar dan baik. Karena itu tugas kita pemerintah provinsi dengan DPRP meramu itu seperti apa, dan sesungguhnya harus tetap dalam koridor aturan yang ada," tegasnya.
"Nanti kita akan umumkan solusinya seperti apa. Namun, saran dari Wamendagri, untuk sebisa mungkin provinsi menghindari utang di bank," sambungnya.
Ramses menambahkan, pihaknya juga akan kembali mendiskusikan dengan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), apakah dimungkinkan untuk dilakukan pemangkasan anggaran.
"Kita akan diskusikan lagi, masih ada gak yang bisa dikurangin namun tidak melanggar aturan. Contohnya kegiatan Bimtek dan lainnya. Pada intinya, kita akan diskusikan lagi, dan sebisa mungkin menghindari utang di bank," tutupnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak lima fraksi dalam sidang paripurna DPRP, menolak usulan eksekutif (pemprov papua) untuk menggunakan dana cadangan dalam membiayai PSU Pilgub Papua yang akan digelar 6 Agustus mendatang.
Dalam sidang, pihak eksekutif mengusulkan untuk dilakukan revisi dalam Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025, yang mana didalamnya Provinsi akan melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD TA.2025, salah satunya penggunaan dana cadangan untuk membiayai PSU.
Padahal, dalam Perdasi jelas tertera bahwa pembentukan dana cadangan itu peruntukannya untuk membiayai program kegiatan peningkatan sumber daya manusia (sdm) khususnya orang asli Papua, dan dititikberatkan pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya serta pemberdayaa ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.
Untuk diketahui total anggaran PSU Pilgub Papua mencapai Rp189 miliar yang terdiri dari KPU Rp109,9 miliar, Bawaslu Rp42,6 miliar, Polda Papua Rp22 miliar dan TNI Rp15 miliar.**
