Demo Damai Mahasiswa Cipayung Plus di DPRP dan Mapolda Papua, Minta Evaluasi Menyeluruh Penanganan Aksi Unras
Ratusan mahasiswa Cipayung plus saat demo damai di halaman DPR Papua, Senin (01/09/2025)/Andi Riri
JAYAPURA, wartaplus.com - Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Cipayung Plus Kota Jayapura dan Provinsi Papua menggelar aksi demo damai di kantor DPR Papua dan Mapolda Papua, Senin (01/09/2025).
Aksi ini merupakan respons atas situasi nasional yang tengah memanas akibat rangkaian demonstrasi anarkis di sejumlah wilayah, yang telah menimbulkan korban jiwa dari kalangan masyarakat maupun aparat.
Dari pantauan di lapangan, para mahasiswa yang tergabung dari 4 organisasi mahasiswa yaitu GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik) dan GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) memulai aksinya dari kantor DPR Papua sekira pukul 11 siang lalu kemudian kurang lebih 1,5 jam berorasi dan menyampaikan pernyataan sikap, massa kemudian bergerak ke Mapolda Papua.
Dalam orasinya, Penanggung Jawab Aksi, Ficky Franggi Kastela, menyampaikan keprihatinan mendalam atas berbagai insiden kekerasan dan tindakan represif oleh aparat terhadap masyarakat dan mahasiswa, khususnya di wilayah Papua.
Seperti yang dialami seorang pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang tewas terlindas mobil baracuda brimob saat terjadi aksi demo di gedung DPR RI di Jakarta.
Mereka juga menuntut adanya investigasi yang transparan terhadap tindakan tersebut dan meminta pertanggungjawaban hukum bagi para pelaku maupun pihak yang memberi perintah.
Selain itu, para mahasiswa juga meminta DPR Papua dan Kapolda Papua untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap cara penanganan aksi demonstrasi oleh aparat, serta mendorong pendekatan yang lebih humanis, dialogis, dan menghormati hak-hak sipil.
Beberapa poin penting lainnya dalam tuntutan mereka meliputi peninjauan kembali kenaikan tunjangan DPR di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit, penghentian operasi militer di Papua, pembebasan massa aksi yang ditahan, serta penghentian eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat adat di berbagai wilayah di Papua.
Mereka juga menyerukan pentingnya kolaborasi semua elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan pemerintah daerah dalam menjaga perdamaian dan mencegah konflik horizontal di tanah Papua.
Tuntutan tersebut telah diserahkan kepada Ketua DPRP Papua, Deny Bonai, serta Wakapolda Papua, Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Keduanya menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa ke tingkat yang lebih tinggi.
Aksi yang berlangsung tertib ini mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Sedikitnya 9.300 personel dikerahkan untuk menjaga keamanan dan memastikan aksi berjalan damai.**
