Pantau Hari Pertama Sekolah di Jayapura, Mendikbud Tegaskan Pentingnya Pemerataan Pendidikan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy disambut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Fachrudin Pasolo saat berkunjung ke Jayapura dan memimpin apel Pencangan Hari Pertama Masuk Sekolah di SDN Inpres Kotaraja dan SD Negeri Kotaraja, Senin (16/7)/Fendi
JAYAPURA,- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengawali kunjungan kerja di Provinsi Papua dengan menghadiri apel Hari Pertama Sekolah (HPS) di SDN Inpres Kotaraja dan SD Negeri Kotaraja, Senin (16/7).
Mendikbud mengaku bangga dengan sekolah di Papua yang tidak kalah dengan sekolah di daerah lain. “Hari ini saya berkunjung ke SD yang sangat bagus, tidak kalah dengan SD yang ada di Jawa. Saya minta Pemerintah Provinsi Papua bisa mengimbaskan sekolah yang bagus ini ke wilayah pelosok yang ada di Papua yang kondisinya masih kurang," kata Mendikbud Muhadjir Effendy kepada pers saat mengunjungi Sekolah Dasar (SD) Negeri Kotaraja, Abepura, Papua, Senin (16/7).
Muhadjir Effendy berpesan agar sekolah dapat menyambut siswa dengan suasana yang menggembirakan dengan memberikan harapan dan semangat mempersiapkan masa depan bersama.
“Pengenalan terhadap fasilitas dan peraturan sekolah perlu disampaikan dengan baik dan penuh keramahan. Para guru memperkenalkan diri juga dengan penuh keterbukaan. Kemudian harus mendengarkan harapan dari siswa," ujarnya.
"Pendidik perlu memahami bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai minat dan bakat masing-masing," sambungnya.
Zonasi untuk Pemerataan Pendidikan Berkualitas
Sementara disinggung soal sistem zonasi yang sudah mulai diterapkan, Mendikbud berharap hal tersebut dapat merekatkan, mensinergikan antara tripusat pendidikan, yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga. Sehingga perlu disadari bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama.
"Diharapkan jika ada hal-hal negatif yg menerpa siswa kita, bisa diatasi dengan kerja sama antara tiga pihak itu.” kata Mendikbud.
Menurutnya, kebijakan zonasi ditetapkan pemerintah untuk kebaikan yang lebih besar. Khususnya mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas. Karena saat ini angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) dirasa sudah cukup tinggi. Namun, kualitasnya belum merata.
"Misalnya di wilayah Papua ini, kalau di kota-kotanya sudah baik, sudah cukup maju, tetapi di wilayah pegunungannya masih belum. Kalau dibiarkan nanti akan semakin menganga kesenjangan itu. Tidak boleh begitu," tutur Effendy.
Menurut mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini, zonasi akan menjadi pintu masuk pembenahan pendidikan nasional. Karena kebijakan zonasi akan menghadirkan rekomendasi berbasis data yang dapat digunakan.
"Saya tahu banyak yang belum paham, dan mungkin tidak puas karena adanya perubahan. Yang penting adalah mengubah sikap mental, cara pandang masyarakat. Ini bagian dari revolusi mental di bidang pendidikan," jelas Mendikbud.
"Saya mohon betul agar pemerintah provinsi Papua, dan pemerintah kabupaten/kota segera mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan pemerintah pusat agar segera terwujud pemerataan yang berkualitas itu," pungkas Muhadjir.
Selain meninjau pelaksanaan hari pertama sekolah, Mendikbud dijadwalkan menghadiri Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan se-Papua dan juga melepas Jalan Sehat Siswa dan Guru dalam rangka menyemarakkan Asian Games 2018. *
