BPKLN Papua: Perlu Verifikasi Penduduk di Wilayah Perbatasan
Kepala BPKLN Papua, Suzana Wanggai/Andi Riri
JAYAPURA,- Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua mengklaim, masih banyak warga Papua-Indonesia yang hidupnya selalu berpindah-pindah di wilayah perbatasan. Oleh karenanya diperlukan kerjasama semua pihak guna melakukan verifikasi dengan turun langsung di lapangan.
Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai mengatakan, di sepanjang perbatasan negara pasti ditemui penduduk seperti itu, karena perbatasan yang ada saat ini tidak seperti daerah lain yang dipagari dan diberi tanda.
"Di Papua batas yang ada hanya ditandai dengan garis bayangan. Artinya tidak ada batasan fisik seperti gunung, atau sungai. Jadi kalau di kabupaten terdapat masyarakat kita yang selalu berpindah-pindah atau mengetahui tinggal di wilayah mana, itu memang ada," kata Susi di Jayapura, Rabu (8/8).
Masalah ini, ucapnya bukan pembiaran dari pemerintah Papua maupun Indonesia, tetapi ada masyarakat yang membuat pemukiman baru dan dalam penanganan, pemerintah harus hati-hati terhadap garis batas.
"Jadi keberadaan mereka bukan tidak diakui oleh pemerintah. Jadi perlu verifikasi mendalam terkait keberadaan mereka tepatnya dimana. Kalau memang di PNG dan mereka warga negara Indonesia, berarti harus kembali ke Indonesia, begitu sebaliknya," urainya.
Menurut dia, nantinya ada di wilayah PNG, berarti harus ada join verifikasi bersama. Artinya pemerintah Indonesia dengan PNG turun ke lapangan melihat kondisi itu," lanjutnya.
Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Keerom, Papua Sucahyo Agung dalam rapat bersama Gubernur Papua sepekan lalu menjelaskan, di Distrik Yaffi terdapat wilayah tak bertuan yang luas daerahnya sekitar 2000 kilometer persegi (km²).
"Kalau ditanya mereka mengaku orang Indonesia, tapi memang dulunya mereka adalah warga negara kita, namun karena ada operasi militer pada tahun 80 an, mereka lari ke daerah tersebut dan menetap," kata Sucahyo.
Disamping ketidakjelasan wilayah tersebut, ujar Sucahyo, sering terdapat peredaran miras oplosan dan ganja yang sangat sering dilakukan masyarakat setempat. Bahkan kata ia, TNI tidak berani mengambil tindakan dengan keluar dari titik koordinat batas Indonesia, begitu juga dengan pihak Papua Nugini (PNG).*
