Terlampau Bobrok, Komisi V DPR Papua Minta Manajemen RSUD Dok II Dirombak Total
Ketua Komisi V DPR Papua, Yan P Mandenas saat melakukan sidak di RSUD Dok II/Djarwo
JAYAPURA,- Menyikapi laporan yang beredar yang menyebutkan bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura saat ini tengah kekurangan obat-obatan dan juga beberapa peralatan medis yang rusak, Ketua Komisi V DPR Papua, Yan P Mandenas melakukan sidak bersama sejumlah wartawan, Senin (20/8).
Saat mengunjungi beberapa ruangan di RSUD Dok II, Mandenas menemukan sejumlah permasalahan yang belum ditangani serius oleh Pemerintah daerah Papua, seperti masalah ketersediaan obat-obatan serta peralatan alat medis dan juga sarana prasarana yang tidak layak.
"Seperti dua mesin proses sterilisasi perlengkapan operasi yang rusak, sehingga untuk melakukan sterillisasi harus dilakukan pada rumah sakit Yowari atau Abepura, sehingga kalau pihak rumah sakit RSUD Dok II melakukan operasi akan lambat. Oleh karena itu kami harapkan pihak terkait agar mendatangkan mesin steril yang baru," ujar Mandenas.
Mandenas menegaskan, masalah-masalah tersebut sering terjadi dan tidak kunjung selesai. Oleh karena itu, dirinya meminta agar seluruh manajemen di bidang perencanaan segera dirombak total.
"Yang jadi masalah itu RSUD Dok II ini di hampir setiap kunjungan menteri, gubernur dan siapapun, tetapi tetap mengalami masalah yang sama. Langkah tegas kita minta untuk semua harus dirombak total dengan perencanaan nasional. Jika tidak di ganti akan kembali terulang dan anggaran yang dikasih dengan jumlah yang terus meningkat dari tahun masih tetap bobrok di perencanaannya," tegasnya.
Dirinya kembali menegaskan jika hal tersebut sudah tidak bisa ditawar lagi, dan tugas tersebut harus diberikan kepada orang dengan kualifikasi yang bagus. Karena menurutnya, jika terus dilakukan perombakan, maka permasalahan di RSUD Dok II tidak akan pernah beres.
"Jadi saya minta harus ditindak tegas, ini bukan saja harus diselesaikan dengan direktur tapi harus gubernur juga ikut turun. Dan saya pikir untuk penetapan pegawai harus ambil orang yang memang benar-benar memiliki kualitas di bidang perencanaan dan harus dari rumah sakit nasional untuk duduk di RSUD Dok II, sehingga tidak ada kepentingan apa-apa," tekannya.
Sementara itu, Perawat PPI, Leni Ebe mengatakan terkait masalah ini Pemerintah harus duduk bersama untuk membahas pembiayaan guna pengembangan serta perbaikan ruangan operasi di RSUD Dok II Jayapura.
Lebih lanjut Leni menjelaskan ruangan operasi di Rumah sakit ini tidak sesuai dengan standar Rumah sakit, artinya bangunannya tidak sesuai standar, seharusnya harus ada alur masuk pasien dan juga alur keluar barang kotor sendiri dan harus dipisahkan.
"Ruang operasi saat ini tidak layak, tidak ada pemasangan exhaust, dan hal ini bisa membuat petugas atau pasien lainnya kena penyakit. Sehingga perlu adanya pembicaraan khusus untuk merancang perbaikan ruang operasi, agar bisa masuk ke anggaran tahun ini," keluhnya. *
