Gubernur Papua Berang, Siswa Lolos Seleksi IPDN Minim Anak Asli Papua
JAYAPURA,– Gubernur Papua, Lukas Enembe angkat bicara soal penerimaan mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dinilai tidak berpihak pada putra-putri asli Papua.
“Kalau begini terus, tidak terima Orang Asli Papua, maka kita akan tutup IPDN, tidak boleh lagi ada di Papua,” katanya kepada pers di kantor MRP, Kamis (13/9) malam.
Menurutnya, dalam penerimaan yang dilakukan di Papua harus memprioritaskan orang Papua. “Paling tidak per kabupaten harus diterima 4 sampai 5 orang. Tapi ini sama sekali tidak ada. Kita lihat penerimaan kemarin hanya ada 2 sampai 3 orang Asli Papua, jadi kita kembalikan saja dan kita sudah menyurat untuk tidak terima,” bebernya.
Gubernur mengungkapkan, pemerintah pusat harus mengerti tentang kondisi Papua, dan tidak seenaknya menerima, apalagi bukan orang asli Papua. “Jakarta harus mengerti tentang keadaan Papua. Orang Papua minta merdeka karena kebijakan yang keliru, dan itu sudah bertahun-tahun terjadi di Papua. Dan itu tidak boleh lagi terjadi,” tegasnya.
Meski demikian, mantan bupati Puncak Jaya itu meminta seluruh orang Papua untuk lebih meningkatkan kemampuannya, sehingga bisa bersaing dengan daerah lain.
“Saya harap kita orang Papua jangan hidup dengan cara meminta-minta, tapi harus belajar, kita harus pintar. Jangan karena kita orang Papua, seenaknya mau masuk atau diterima. Tidak! Kita harus belajar supaya punya kemampuan,” ucapnya.
Senada dengan itu, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib, mengatakan bahwa selaku lembaga yang melindungi hak-hak orang Papua, pihaknya sangat sesalkan proses penerimaan yang dilakukan.
“Mungkin ada oknum-oknum yang melakukannya salah, sehingga orang tua murid kesal. Ada dua masalah yang kami lihat disini, pertama, ada 7 siswa yang bukan OAP, kemudian ada 2 yang tidak ikut test tetapi ikut masuk (lolos) dalam pengumuman IPDN kemarin, ya ini berarti ada nepotisme luar biasa dalam internal tim seleksi, sehingga surat MRP, surat Gubernur harus di klarifikasi kembali baru bisa dilakukan proses belajar mengajar di Jatinangor,” ungkapnya.
“Kami lihat ini ada masalah, sehingga perlu ada klarifikasi oleh panitia seleksi sebelum tanggal 17 September. Kemudian surat resmi akan kami sampaikan kepada pimpinan IPDN di Jatinangor,” tutupnya. *
