MENU TUTUP

Ketua DPP Forsesdasi: ASN Korupsi Harus Mendapat Keadilan Hukum

Jumat, 26 Oktober 2018 | 14:47 WIB / Albert
Ketua DPP Forsesdasi: ASN Korupsi Harus Mendapat Keadilan Hukum Ketua DPP Forsesdasi Nasrun Umar /Albert

MANOKWARI,- Forum komunikasi sekertaris daerah (Sekda) seluruh Indonesia atau Forsesdasi akan berkoordinasi bersama pengurus KORPRI untuk melakukan upaya hukum Yudicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memastikan hukum secara adil kepada Apartur Sipil Negara (ASN) yang tersangkut korupsi agar mendapat keadilan hukum.

Hal itu dikemukakan Ketua DPP Forsesdasi Nasrun Umar kepada wartawan usai pengukuhan pengurus Korwil Forsesdasi Provinsi Papua Barat di Manokwari, Kamis (25/10).

Lanjut Nasrun, ASN yang terlibat korupsi dan harus dipecat sesuai aturan ASN, maka sebelum dilakukan pemecatan, harus ada keadilan hukum di negara ini.

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Pasal 87 bahwa ASN yang tergolong korupsi harus dihentikan dan tidak bisa berkarya kembali. Sementara dari sisi lain di luar ASN bisa mencalonkan diri kembali sebagai caleg, misalnya partai politik atau pekerja lainnya, maka hal ini tidak adil kepada ASN.

Oleh karena itu, ia berharap upaya yudicial reviuew bersama DPP Korpri bisa dilihat secara adil oleh MK. Bahkan dokumen pendaftaran ke MK telah dilakukan oleh bidang hukum Forsesdasi.

"Perbedaan dan keadilan hukum yang tidak sama dengan profesi lainnya, sebab masa ada keringanan kepada mereka yang bukan ASN bisa mencalonkan diri sebaga caleg meski mantan korupsi, maka melalui pasal 27 UUD 1945 bahwa persamaan hak di bidang hukum harus diperhatikan," kata Nasrun.

Ditanya data DPP Forsesdasi tentang jumlah ASN yang tersangkut korupsi, jelas Nasrun, lebih dari 2.350 orang yang tersangkut korupsi seluruh Indonesia. Bahkan pada Desember 2018 ini seluruh ASN harus dipecat secara tidak hormat.

Untuk itulah DPP Forsesdasi dan DPP Korpri akan mengupayakan hukum ke MK agar mendapat kepastian hukum dan keadilan hukum kepada ASN. *


BACA JUGA

Karena Alasan Ini, Pemprov Papua Belum Keluarkan SK Pemecatan ASN Korupsi

Rabu, 24 Juli 2019 | 09:56 WIB

11 Pemda di Papua Belum Laksanakan SKB Pemecatan ASN Korupsi

Rabu, 22 Mei 2019 | 19:45 WIB

Pemberhentian 10 ASN Pemprov Papua Terlibat Korupsi, Masih Tunggu SK Gubernur

Selasa, 30 April 2019 | 15:01 WIB
TERKINI
KPU dan Bawaslu Harus Independen

Pemuda Tabi Ajak Warga Dukung PSU di Papua

1 Jam yang lalu

Personel Operasi Damai Cartenz-2025 Bangun Kebersamaan dengan Anak-Anak di Intan Jaya

3 Jam yang lalu

Pemerintah Tidak Serius Menyelesaikan Konfik Bersenjata di Tanah Papua, Korban Akan Terus Berjatuhan

14 Jam yang lalu

Satgas Ops Damai Cartenz di Yahukimo Tetap Berpuasa di Tengah Tugas Operasi

17 Jam yang lalu

Freeport Indonesia: Selamat Bertugas Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong

1 Hari yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com