Sejak 1981 Pemprov Papua Selalu Tindaklanjuti Rekomendasi BPK
Ilustrasi kantor pemerintahan provinsi Papua/Google
JAYAPURA, - Pemerintah Provinsi Papua mengklaim selalu menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tiap tahunnya.
Sekertaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen mengungkapkan, sejak 1981 sampai saat ini pemerintah Provinsi Papua selalu menindaklanjuti rekomendasi hasil audit keuangan oleh BPK.
"Puji Tuhan kami sekarang sudah mencapai 80 persen, bagaimana penyelesaian tidak lanjut dari tahun 1981 hingga sekarang. Saya harap kabupaten kota juga dapat menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK," ungkap Hery pada acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) di Jayapura beberapa waktu lalu.
Menurut dia, rekomendasi BPK ini terkadang disepelekan namun menjadi sangat penting. Sebab menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah
"Bagaimana BPK memberikan rekomendasi terhadap kita, dan juga memberikan opini terhadap kita, selain aset dan pertanggung jawaban lainnya yang mempunyai poin sangat penting," kata Hery.
Bagi Inspektorat baik Provinsi dan Kabupaten Kota di Papua, kata Hery, dituntut untuk terus membuat level yang lebih baik, bagaimana mengawasi sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerja. Meski ada berbagai tekanan maupun kekuatan yang lebih besar dari pimpinan yang menjadi kendala.
"Selama kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur, Klemen Tinal di periode lalu, audit dilakukan Inspektorat dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan termasuk didalamnya Gubernur, Wakil Gubernur juga Sekda. Inspektorat melakukan review semuanya sehingga ketika ada laporan pengaduan masyarakat yang langsung ke APH (Aparat Penegak Hukum) maka tidak semena mena untuk kepentingan tertentu, untuk mengintevensi oleh aparatur negara bahkan ada yang jadi ATM," urai Hery dihadapan para Inspektur dari 29 kabupaten kota
"Saya harap inspektorat kabupaten kota sudah lakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum dimana inspektur menjadi leading sektor yang harus kuat kokoh menjadi benteng pemerintah," harapnya.
"Saya harapkan kerja keras dan tanggung jawab kalian semua dalam mengawasi, membentengi, mereview penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,"harapnya lagi.
