Pemprov Papua Sambut Baik Tawaran Beasiswa Pascasarjana Dari Pemerintah Australia
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia (SDM), Annie Rumbiak menyerahkan cindera mata kepada perwakilan Kemensetneg RI, Joko Tulado dalam pertemuan di Jayapura, Jumat (7/12)/Istimewa
JAYAPURA, - Pemerintah Provinsi Papua menyambut baik tawaran beasiswa pascasarjana (S2 dan S3) dari pemerintah Australia yang difasilitasi oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI.
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia (SDM), Annie Rumbiak mewakili Gubernur mengatakan, peluang pendidikan yang ditawarkan ini harus dimanfaatkan karena merupakan kesempatan untuk maju dan meningkatkan kemampuan.
"Peluang yang ditawarkan ini tentunya disambut baik oleh pemerintah provinsi Papua. Oleh karenanya harus dimanfaatkan sebab ini merupakan kesempatan untuk maju dan meningkatkan kemampuan terutama bagi orang asli papua," ucap Anni usai menerima rombongan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI di Jayapura, Jumat (7/12).
Kepala Sub Bagian Kerja Sama Teknik Pasifik dan Eropa Kementerian Sekretariat Negara Joko Tulodo, mengungkapkan, program beasiswa ini dikhususkan bagi Papua dan lima provinsi lainnya yang berada di daerah target atau "geografic focus area" antara lain Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara
Joko menjelaskan, Papua dan lima provinsi lainnya ini dijadikan target karena daerah-daerah ini tingkat partisipasinya untuk memperoleh beasiswa pendidikan pascasarjana lebih tinggi dibandingkan wilayahnya.
"Selain itu, kami juga memberikan keistimewaan untuk para pendaftar khususnya di Papua seperti IPK yang tadinya 2,9 diturunkan menjadi 2,75, lalu skor Bahasa Inggrisnya dari 5,5 menjadi 5,"bebernya.
Menurut Joko, ini membuktikan keberpihakan tersendiri bagi para pendaftar di Provinsi Papua di mana tingkat antusias warga Bumi Cenderawasih juga terbilang tinggi.
"Beasiswa ini terbuka untuk umum di mana pendaftarannya dimulai pada Februari 2018, namun Desember ini sudah mulai disosialisasikan agar masyarakat Papua yang hendak mendaftar dapat mempersiapkan dengan lebih baik," tutupnya.
