Begini Tanggapan Pemprov Terkait Keluhan Walikota Jayapura Soal Pembagian Dana Otsus Infrastruktur
Sekertaris Daerah Papua, Hery Dosinaen/Andi Riri
JAYAPURA - Keluhan Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano (BTM) terkait pembagian dana otonomi khusus (Otsus) infrastruktur yang tidak dirasakan oleh masyarakat kota Jayapura, ditanggapi positif oleh pemerintah provinsi papua
Sekertaris Daerah Papua, Hery Dosinaen kepada pers di Jayapura, Selasa (8/1/19) mengatakan, pihaknya akan membicarakan hal itu nanti dengan pihak terkait
"Nanti kita lihat," ujarnya.
Menurut Hery, meski dana Otsus infrastruktur tak sampai ke pemerintah kota Jayapura. Namun ada 80 dana otsus yang diturunkan dari provinsi. Yang mana diharapkan dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan pembangunan di Kota Jayapura sebagai ibukota provinsi papua.
Sebelumnya, Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano mengeluhkan pembagian dana Otsus bidang infrastruktur yang tak kunjung menyentuh pembangunan di wilayah Port Numbay. Padahal ada banyak fasilitas umum yang dapat dibangun maupun diperbaiki guna menunjang pelayanan kemasyarakatan.
“Masakan tidak ada perhatian dari pemerintah provinsi untuk membantu Pemkot Jayapura, seperti membenahi fasilitas umum yang ada. Dalam artian, pemerintah provinsi jangan sampai ada kesan membangun Papua secara kolektif atau hanya melihat satu kabupaten saja,” keluhnya.
Dijelaskan BTM, Pemkot Jayapura menerima bagian dari 80 persen dana Otsus yang turun ke kabupaten dan kota. Nilainya pun sekitar Rp95 miliar dan belum pernah naik sejak dirinya menjabat sebagai Walikota.
Untuk itu,dia berharap mulai tahun ini Pemprov Papua dapat mempertimbangkan menaikan jumlah dana Otsus, sekaligus menganggarkan dana Otsus infrastruktur guna membenahi sejumlah fasilitas umum di Kota Jayapura.
“Sebab jangan juga Walikota Jayapura yang terus-menerus disalahkan. Tetapi cobalah pemerintah provinsi melihat dan memberikan kami bantuan dari dana-dana itu. Apalagi, beberapa waktu kemarin di Kota Jayapura terjadi bencana longsor di beberapa lokasi. Hal ini tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota semata. Ada tanggung jawab provinsi dan pusat di beberapa jalan yang ada di Kota Jayapura,” katanya.*
