Begini Penjelasan Pemprov Soal Tagihan Pengusaha GEL yang Belum Terbayarkan
Kadis PUPR Papua, Girius One Yoman/Istimewa
JAYAPURA - Beberapa waktu lalu puluhan pengusaha Golongan Ekonomi Lemah (GEL) yang notabene merupakan pengusaha asli papua berunjuk rasa di kediaman Sekertaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen mereka menuntut penyelesaian pembayaran tagihan pekerjaan mereka.
Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, Girius One Yoman menegaskan, soal keterlambatan pembayaran sepenuhnya bukan karena kesalahan pemerintah papua. Namun karena diantara pengusaha GEL ada yang belum menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka. Termasuk menyelesaikan berkas penagihan sesuai tenggat waktu yang diberikan yakni 31 Desember 2018 lalu.
"Kami dari dinas pekerjaan umum sudah membayar apa yang menjadi hak dari mereka, namun apabila diantara mereka ada yang belum menyelesaikan pekerjaan/tugas yang menjadi tanggungjawab mereka, ya jelas itu tidak akan kami bayar," tegas Girius kepada pers di Jayapura, Jumat (11/1/2019) lalu.
Menurutnya, aksi demo para pengusaha GEL di kediaman Sekda adalah salah alamat. Sebab pihaknya (Dinas PU) sebelumnya telah memberitahukan agar berkas penagihan segera diselesaikan sesuai tenggat waktu yang diberikan.
"Tapi mereka belum menyelesaikan tanggung jawab mereka sehingga tuntutan tersebut bukan tanggung jawab pemerintah provinsi papua,"ungkapnya
Girius juga membenarkan bahwa dari total Rp70 Milliar, sebanyak Rp27 Miliar tagihan keuangan yang belum terselesaikan. Jumlah ini kata dia, merupakan tagihan dari kurang lebih 400 kegiatan yang dikerjakan sejak 2016 hingga 2018
"Mereka (pengusaha GEL) harus banyak bersabar, apalagi sebagai pengusaha papua harus memiliki etika yang baik, berbicara yang sopan, bukan dengan cara cara yang bisa memalukan pengusaha orang asli papua,"katanya.
Dia menambahkan, program GEL ini merupakan tanggung jawab pemerintah Papua. Sehingga pastinya akan tetap dibayarkan dan masuk anggaran APBD 2019. Meski tidak bisa dipastikan kapan waktunya. Mengingat di 2019, pemerintah papua fokus melaksanakan program untuk kepentingan PON 2020
"Karena kepentingan PON yang akan dilaksanakan pada 2020 saya belum bisa memastikan kapan akan dibayarkan,"pungkasnya.*
