Janji Gubernur Papua Untuk Korban Kerusuhan Jayapura
Gubernur Papua Lukas Enembe/Istimewa
JAYAPURA - Gubernur Papua, Lukas Enembe berjanji untuk membantu semua korban yang mengalami kerugian materil akibat demo anarkis kecam rasisme di Kota Jayapura, Kamis (29/8) lalu.
Janji ini disampaikannya dalam pertemuan bersama perwakilan Masyarakat Nusantara di Gedung Negara Dok V Jayapura, Rabu (4/9). Pertemuan tersebut jiga dihadiri sejumlah tokoh adat dan masyarakat, Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, Bupati Keerom Muhammad Markum, Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awaitouw dan Wakil Bupati, Giri Wijayanto
"Nanti kita akan bahas bersama sama pemerintah kota Jayapura, apakah kita bangun kembali (tempat usaha dan rumah warga yang dibakar dan dirusak) atau kita berikan uang ganti rugi. Pastinya tidak satu orangpun korban yang kita tinggalkan. Kita akan bantu semua yang mengalami musibah,” janji Gubernur
Terkait data kerugian yang dialami warga, Gubernur mengaku telah memerintahkan Dinas Sosial, kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua untuk melakukan pendataan
“Dengan data ini kita akan melakukan penyelesaian secara menyuluruh, sehingga pada saat pelaksanaan PON XX Tahun 2020, kawasan yang terdampak itu sudah bersih dari reruntuhan, sisa puing bangunan yang dibakar,” terangnya
Apalagi Kota Jayapura menjadi salah satu tempat pelaksanaan PON 2020
Kepolisian Daerah Papua telah mendata kerusakan akibat kerusuhan yang terjadi antara lain; 31 kantor dirusak dan dibakar, 15 kantor perbankan, 33 kendaraaan roda dua, 36 kendaraan roda empat, 24 kios dan toko 7 pos polisi, serta 3 unit dealer kendaraan. Sedangkan jumlah pengungsi yang masih tinggal di pos pengungsian Mako Lantamal X Jayapura adalah berjumlah 67 pengungsi dari jumlah sebelumnya yang mencapai ribuan orang.
Satu Bangsa
Sementara itu, bertemu perwakilan masyarakat nusantara, Gubernur yang didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda mengatakan meski setiap dari kita dilahirkan dari tempat yang berbeda, namun pada dasarnya kita semua adalah satu bangsa yakni bangsa Indonesia
"Sehingga istilah paguyuban ( perkumpulan suku adat masyarakat non Papua) itu tidak perlu ada di Papua ini. Sebab kita semua sama, termasuk orang Papua, kita sama sama sebagai warga negara Indonesia yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika," tegas Gubernur Lukas
Sependapat dengan Gubernur Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano mengatakan pihaknya mengusulkan agar di Tanah Papua tidak ada lagi paguyuban nusantara. "Yang ada kini ada hanyalah warga nusantara karena orang Papua juga bagian dari warga nusantara ini," katanya.
Dia mengharapkan agar istilah "paguyuban nusantara" dihilangkan dan tidak ada lagi demo tandingan dari kelompok serta dalam waktu dekat mendeklarasikan Papua Tanah Damai
Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Provinsi Papua, Mansyur mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemprov Papua dalam hal ini Gubenur yang telah berjanji untuk membantu setiap korban kerusuhan. Mansyur berharap konflik seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari
"Saya pikir Gubernur sudah menjamin bahwa kita semua dari sabang sampai merauke adalah saudara. Gubernur juga telah tegas meminta agar kegiatan demo yang berujung anarkis seperti ini dihentikan karena akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain," katanya.*
