Filep Wamafma Ditunjuk Sebagai Ketua Pansus Papua DPD RI
Ketua pansus Papua Filep Wamafma saat memberikan keterangan Pers di gedung sidang paripurna DPD RI,Jakarta/ Istimewa
MANOKWARI-- Senator DPD RI asal Papua Barat, Dr. Filep Wamafma,SH.,M.hum ditunjuk menjadi ketua panitia khusus (Pansus) Papua pada sidang Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Senin (4/11) siang waktu Jakarta.
Ketua Pansus Papua, Filep Wamafma kepada awak pers menyatakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Adapun fokus Pansus Papua adalah menyelesaikan sejumlah persoalan di tanah Papua. Salah satunya adalah persoalan HAM di tanah Papua. Pansus ini mendapat dukungan 90 persen anggota DPD-RI.
Langkah pertama Pansus Papua, ucap Filep, adalah melakukan pendekatan langsung kepada semua pihak paling bawah terutama para korban HAM.
Kemudian untuk mencari solusi penyelesaian masalah HAM adalah mendatangi tokoh adat Papua, tokoh pemuda, tokoh perempuan, organisasi masyarakat adat Papua, pemerintah daerah, pihak gereja maupun penegak hukum di tanah Papua.
Bukan itu saja, Pansus Papua ini akan mendatangi para pihak lainnya di Jakarta seperti Kementerian terkait misalnya Kemenkumham, Kemendagri, Kementerian Pertahanan dan semua pihak di Jakarta yang bisa membantu penyelesaian masalah HAM Papua.
Pansus juga akan menemui tokoh pejuang Papua lainnya, baik yang ada di Papua juga tak tertutup kemungkinan pejuang Papua di luar negeri untuk mencari solusi penyelesaian masalah HAM Papua.
"Tujuan utama pembentukkan pansus Papua adalah mencari solusi penyelesaian masalah Papua" ungkap Wamafma.
Ditanya waktu kerja tim Pansus Papua, Filep menjelaskan bahwa selama 6 bulan, maka ia berkomitmen untuk menyelesaikan masalah Papua ini dengan waktu 3 sampai 4 bulan ke depan bersama tim yang sudah terbentuk.
Oleh sebab itu, tim Pansus Papua segera bekerja ke Papua lakukan pertemuan dengan semua pihak. Dalam Pansus ini sendiri tidak hanya bekerja melihat masalah HAM Papua, namun masalah lainnya juga seperti masalah politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
Pihaknya juga akan meminta masukan sejumlah pihak dan tetap terbuka kepada rakyat Papua selama pansus ini bekerja. Dia juga berharap dan mohon dukungan semua rakyat Papua agar masalah Papua dapat diselesaikan sesuai keinginan rakyat Papua.**
