Legislator DPR RI Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan Kepada Mahasiswa Uncen
Anggota DPR RI dari partai Gerindra, Yan Parmenas Mandenas mensosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada mahasiswa Uncen/ Andy
JAYAPURA – Guna memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan bernegara kepada mahasiswa Papua, anggota DPR RI dari partai Gerindra, Yan Parmenas Mandenas mensosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada ratusan mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Cenderawasih di Kota Jayapura, Papua, Rabu (27/11)
Empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika
“Tujuan dari kegiatan ini supaya mahasiswa memahami tujuan berbangsa dan bernegara serta sadar hukum sebagai warga negara dan generasi penerus bangsa. Mereka harus paham tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negera Kesatuan Republik Indonesia,” kata Yan Mandenas di sela-sela kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan kepada mahasiswa, Rabu (2711) kemarin
Menurutnya, sangat penting bagi mahasiswa untuk mengetahui empat pilar kebangsaan agar tidak mudah terpapar doktrin-doktrin diluar empat pilar tersebut.
“ Ini penting bagai mahasiswa sehingga mereka memahami dan mengimplementasikan empat pilar ini dalam kehidupan sehari-hari baik di campus, masyarakat maupun keluarga, supaya mereka berkembang menjadi pemimpin bangsa yang selalu menganut pancasila,” tuturnya.
Yan juga mengaku bahwa sosialisasi empat pilar kebangsaan bagi mahasiswa ini untuk menangkal isu 1 Desember yang dianggap sebagai HUT OPM yang bersebrangan dengan NKRI
“Memang kita ingin agar mahasiswa dan dosen disini (Uncen) tidak terfokus pada isu 1 Desember yang sengaja dikembangkan oleh kelompok tertentu yang tidak puas dengan pemerintah, terhadap pembangunan, serta latar belakang sejarah dan paradigma yang belum berubah,” terangnya.
Mantan anggota DPR Papua ini juga mengajak kelompok yang bersebrangan seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan kelompok lainnya untuk mengutamakan proses dialog.
“ Kalau ada dialog pasti ada win-win solusi yang kita dapatkan , tapi kalau tidak melalui dialog maka kita akan berhadapan dengan proses hukum yang panjang dan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat , aktivitas ekonomi dan lainnya,” tandasnya.**
