DPD Hanura Papua Apresiasi Keputusan Wabup Nduga Mundur dari Jabatannya
Wakil Ketua DPD Hanura Provinsi Papua, Yulianus Dwaa/Andy
JAYAPURA - Merespon pernyataan sikap Wakil Bupat Nduga, Wentius Nimiangge yang memilih mundur dari jabatannya karena kecewa dengan kejadian yang terjadi di Nduga dalam 1 tahun terakhir, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Papua mengaku terkejut dengan keputusan tersebut.
Wakil Ketua DPD Hanura Provinsi Papua, Yulianus Dwaa, mengatakan, hingga saat ini DPD Hanura belum menerima pemberitahuan resmi dari wakil bupati terkait keputusannya untuk mundur dari jabatan wakil bupati.
“ Keputusan ini tentu sangat mengejutkan bagi kami (DPD Hanura), namun pemberitahuan resmi dari pak wakil bupati sebagai ketua DPC Hanura Nduga belum kami terima, sejauh ini kami baru mendapat informasi melalui media. Dan kami masih menunggu pemberitahuan resminya,” kata Yulianus Dwaa kepada Wartaplus.com, di Sentani, Kabupaten Jayapura, Minggu (29/12)
Meski begitu, kata Yulianus, DPD Hanura tetap memberikan apresiasi kepada Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge yang mengambil sikap untuk mundur. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan keputusan yang hadir dari hati, karena tidak tega melihat kondisi masyarakatnya yang terus menjadi korban.
“ Kami sebagai kader Hanura tidak bisa membohongi rakyat karena kami hadir dari rakyat. Sehingga kalau hari ini Wakil Bupati Nduga mengeluarkan statemen seperti itu, maka kami mengapresiasi karena itu lahir dari hati nurani. Itu juga berarti bahwa ada ketidakberesan yang sementara terjadi di Nduga,” ujarnya.
“ Kami sebagai kader Hanura memberikan apresiasi dan menyatakan tetap mendukung keputusan Wakil Bupati Nduga. Bahkan Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang memerintahkan untuk mencari fakta terkait mundurnya kader kami ini, sehingga dalam waktu dekat kami akan melakukan pertemuan dengan pak wakil bupati untuk mendapatkan keterangan resmi dari yang bersangkutan,” sambungnya.
Mewakili DPD Hanura, Yulianus meminta Presiden Joko Widodo bersama DPR RI, Kapolri, Panglima, Pemerintah Provinsi Papua, DPRP dan MRP segera membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kejadian yang terjadi di Nduga yang berdampak pada mundurnya Wakil Bupati, Wentius Nimiangge.
“ Dengan kejadian ini maka sudah saatnya dibentuk tim khusus untuk mencari fakta untuk mengungkap fakta dan kondisi yang sementara terjadi di Nduga agar konflik yang terjadi segera diselesaikan dan warga sipil tidak lagi menjadi korban,” terangnya.
Menurutnya, mundurnya Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge merupakan pukulan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berupaya mengambil hati masyarakat Papua. Sehingga kasus ini harus diselesaikan sehingga tidak lagi terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban sipil.
“ Ini harusnya menjadi pukulan telak bagi negara karena di saat Papua dalam sorotan dunia Internasional, kemudian Presiden Joko Widodo sementara berusaha mengambil hati orang Papua kemudian muncul kejadian seperti ini, maka harus diseriusi oleh pemangku kepentingan di negara ini untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi di Nduga,” tuturnya.
“ Perlu diingat bahwa kemanusiaan adalah kodrat tertinggi diatas ideologi, apapun persoalannya kemanusian adalah nilai yang lahir dari hati nurani, sehingga semua persoalan harus diselesaikan dengan damai tanpa kekerasan,” tandasnya.**
