Bupati Walikota Diminta Tingkatkan Koordinasi Dengan Pusat Terkait Program Kawasan Perbatasan
Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo/Istimewa
MERAUKE, – Penjabat Gubernur Papua Soedarmo meminta para bupati dan walikota memprioritaskan pembangunan kawasan perbatasan, dengan meningkatkan koordinasi dan sinergitas bersama pemerintah pusat dalam menyusun berbagai program strategis.
Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara pencanangan gerakan pembangunan terpadu kawasan perbatasan (Gerbangdutas) ke-4 2018 di Kantor Bupati Kabupaten Merauke, Senin (16/4) petang
Kegiatan pencanangan yang digelar oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini dihadiri Menkopolhukam Wiranto selaku Ketua Pengarah (BNPP) dan Mendagri selaku Ketua BNNP memilih kabupaten Merauke sebagai tuan rumah.
"Selaku tuan rumah saya berharap melalui pencanangan gerakan pembangunan terpada kawasan perbatasan ini, dapat mempercepat tercapainya upaya merubah kawasan perbatasan dari beranda belakang menjadi terdepan," harap Soedarmo
Di kesempatan itu, Soedarmo juga mengapresiasi TNI/Polri serta petugas karantina, imigrasi dan bea cukai sebagai unsur layanan lintas batas, yang telah bersama-sama menjaga pintu depan negara kita.
“Saya juga mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah memberikan perhatian serius terhadap pembangunan kawasan perbatasan di Papua, dengan sebelumnya telah membangun pos lintas batas negara (PLBN) Skouw yang megah di Kota Jayapura. Serta kini menjadi kebanggan masyarakat," ucapnya.
Dalam pencanangan pembangunan perbatasan tersebut, 27 Kementerian Lembaga (KL) dilaporkan mengucurkan anggaran senilai Rp21,95 triliun. Dana sebesar itu, akan dipergunakan membiayai keperluan pembangunan wilayah perbatasan di 13 provinsi dan 41 kabupaten/kota, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Sementara Provinsi Papua, dijatahi Rp2,5 triliun untuk membiayai pembangunan wilayah perbatasan di enam kabupaten dan kota, dengan perincian, Merauke sekitar Rp645 miliar, Boven Digoel Rp167 miliar, Pegunungan Bintang Rp298 miliar, Keerom Rp122 miliar, Supiori Rp75 miliar dan Kota Jayapura Rp107 miliar.
