MENU TUTUP

Demo Tolak MRP yang Hendal Lakukan RDP

Senin, 09 November 2020 | 15:33 WIB / Cholid
Demo Tolak MRP yang Hendal  Lakukan RDP Aksi demo damai di Kabupaten Merauke menolak, kedatangan MRP untuk melaksanakan rapat dengar pendapat/Istimewa

MERAUKE,wartaplus.com  – Tokoh masyarakat Animha kabupaten Merauke Hendrikus Dinaulik didampingi Koorlap Tarsis Rahailyaan dan tokoh masyarakat dari wilayah Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat bersama masyarakat Animha mengelar aksi demo damai di Kabupaten Merauke menolak, kedatangan MRP untuk melaksanakan rapat dengar pendapat tentang penolakan otsus di wilayah suku Animha, kabupaten Merauke, Senin (9/11/2020).

Aksi demo damai tersebut di koordinir oleh Hendrikus Dinaulik tokoh masyarakat Animha, bersama Koorlap Tarsis rahailyaan dan tokoh tokoh masyarakat dari wilayah Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat.

jumlah massa yang diperkirakan lebih dari ratusan orang itu dengan menggunakan kendaraan pick up dan membawa pengeras suara serta bendera merah putih dan dua buah spanduk besar juga 11 buah pamphlet yang bertuliskan, “Kami Masyarakat Merauke Menolak RDP oleh MRP. NKRI Harga Mati”

Hendrikus Dinaulik pada kesempatan tersebut mengatakan, selaku perwakilan masyarakat malind dengan tegas kami menolak MRP untuk melaksanakan RDPU di Wilayah tanah Malind Merauke. “Ingat dan catat baik- baik, Otonomi khusus harus tetap dilanjutkan, karena sudah memberi manfaat bagi rakyat Papua,”tegasnya.

Sementara itu, Tarsis Raheilyaan juga mengatakan bahwa, Kami pemilik tanah malind merauke ini menolak dengan tegas MRP untuk melaksanakan Rapat dengar pendapat umum di Wilayah Animha,”ungkapnya.

Masa Demo damai kemudian  diterima oleh bupati Merauke Frederikus Gebze, SE,M.Si, yang mengatakan Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Merauke Menerima aspirasi masyarakat Merauke.

“Kita akan menyurat hari ini juga ke MRP Propinsi Papua dengan memberikan beberapa pointnya diantaranya meminta rekomendasi dari 4 Kabupaten di wilayah Animha, kedua karena masih pandemic Covid-19 sehingga mematuhi protocol Kesehatan, Meminta persetujuan tokoh adat yang mempunyai wilayah Animha dan harus memiliki ijin dari pihak Keamanan,”tutup Bupati.*

 


BACA JUGA

Dinkes Papua Selatan Sediakan Rp18 miliar Untuk Pengobatan OAP

Rabu, 09 April 2025 | 06:05 WIB
Majelis Rakyat Papua

Program Makanan Bergizi Gratis Kunci Masa Depan Anak Papua yang Sehat dan Cerdas

Rabu, 26 Maret 2025 | 07:54 WIB

Polda Papua Ungkap Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar di Merauke

Minggu, 23 Maret 2025 | 04:15 WIB

Dihadapan Wamen HAM RI Para Petani Minta TNI Terus Membantu Para Petani

Kamis, 13 Maret 2025 | 15:01 WIB

Penyerahan Hak Tanah Ulayat kepada PT. Murni Nusantara Mandiri dari Masyarakat Adat se Distrik Jagebob

Selasa, 25 Februari 2025 | 06:56 WIB
TERKINI

Sertijab Dandim 1701/Jayapura dari Kolonel Inf Henry Widodo kepada Letkol Inf Taufik Hidayat

19 Jam yang lalu

Senyum di Pantai Hecnuk, Harapan Damai di Muara Tami

20 Jam yang lalu

Dari Pantai Hecnuk ke Muara Tami, Satgas Humas Ops Damai Cartenz-2025 Tunjukkan Wajah Humanis Polri

20 Jam yang lalu

Satgas Ops Damai Cartenz-2025 Lumpuhkan Dua KKB Pelaku Pembunuhan Josep Agus Lepa

1 Hari yang lalu

Syukuran HUT ke-62 Kodam Cenderawasih Digelar Sederhana Namun Meriah

1 Hari yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com