MENU TUTUP

Demo Tolak MRP yang Hendal Lakukan RDP

Senin, 09 November 2020 | 15:33 WIB / Cholid
Demo Tolak MRP yang Hendal  Lakukan RDP Aksi demo damai di Kabupaten Merauke menolak, kedatangan MRP untuk melaksanakan rapat dengar pendapat/Istimewa

MERAUKE,wartaplus.com  – Tokoh masyarakat Animha kabupaten Merauke Hendrikus Dinaulik didampingi Koorlap Tarsis Rahailyaan dan tokoh masyarakat dari wilayah Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat bersama masyarakat Animha mengelar aksi demo damai di Kabupaten Merauke menolak, kedatangan MRP untuk melaksanakan rapat dengar pendapat tentang penolakan otsus di wilayah suku Animha, kabupaten Merauke, Senin (9/11/2020).

Aksi demo damai tersebut di koordinir oleh Hendrikus Dinaulik tokoh masyarakat Animha, bersama Koorlap Tarsis rahailyaan dan tokoh tokoh masyarakat dari wilayah Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat.

jumlah massa yang diperkirakan lebih dari ratusan orang itu dengan menggunakan kendaraan pick up dan membawa pengeras suara serta bendera merah putih dan dua buah spanduk besar juga 11 buah pamphlet yang bertuliskan, “Kami Masyarakat Merauke Menolak RDP oleh MRP. NKRI Harga Mati”

Hendrikus Dinaulik pada kesempatan tersebut mengatakan, selaku perwakilan masyarakat malind dengan tegas kami menolak MRP untuk melaksanakan RDPU di Wilayah tanah Malind Merauke. “Ingat dan catat baik- baik, Otonomi khusus harus tetap dilanjutkan, karena sudah memberi manfaat bagi rakyat Papua,”tegasnya.

Sementara itu, Tarsis Raheilyaan juga mengatakan bahwa, Kami pemilik tanah malind merauke ini menolak dengan tegas MRP untuk melaksanakan Rapat dengar pendapat umum di Wilayah Animha,”ungkapnya.

Masa Demo damai kemudian  diterima oleh bupati Merauke Frederikus Gebze, SE,M.Si, yang mengatakan Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Merauke Menerima aspirasi masyarakat Merauke.

“Kita akan menyurat hari ini juga ke MRP Propinsi Papua dengan memberikan beberapa pointnya diantaranya meminta rekomendasi dari 4 Kabupaten di wilayah Animha, kedua karena masih pandemic Covid-19 sehingga mematuhi protocol Kesehatan, Meminta persetujuan tokoh adat yang mempunyai wilayah Animha dan harus memiliki ijin dari pihak Keamanan,”tutup Bupati.*

 


BACA JUGA

Aksi Demo Mahasiswa Peduli Tanah Adat Papua Berakhir Ricuh, Tiga Orang Terluka, 1 Unit Mobil Dibakar

Rabu, 15 Oktober 2025 | 20:21 WIB

MRP Kecam Aksi Demo Aliansi Mahasiswa Peduli Tanah Adat Papua yang Berujung Ricuh

Rabu, 15 Oktober 2025 | 19:43 WIB

Paksa Longmarch, 4 Pengunjuk Rasa di Kampus Uncen Atas Kota Jayapura Diamankan ‎

Selasa, 30 September 2025 | 13:25 WIB

Ketua MRP: UU Otsus Penentuan Cagub dan Cawagub Papua Berdasarkan Keaslian OAP, Bukan Wilayah Adat

Jumat, 19 September 2025 | 20:10 WIB

Sambut Hut ke-24 Partai Demokrat Papua Pegunungan Bakal Gelar Aksi Sosial dan Doa Bersama di Jayawijaya

Senin, 08 September 2025 | 20:51 WIB
TERKINI

Mahkota Cenderawasih: Dibakar atau Dimuseumkan, Mana yang Lebih Beradab?

6 Jam yang lalu

Curah Hujan Tinggi, Sungai di Distrik Tor Atas Sarmi Meluap dan Rendam Tiga Kampung

8 Jam yang lalu

Apner Krei Nilai Pendekatan Humanis Satgas Damai Cartenz Jadi Wajah Baru Keamanan Papua

8 Jam yang lalu

Kegiatan Sosial Satgas Damai Cartenz Jadi Wujud Kehangatan Polisi dengan Masyarakat Papua

8 Jam yang lalu

Personel Operasi Damai Cartenz Gelar Kegiatan Humanis Bersama Warga Enarotali

8 Jam yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com