Ini Tujuh Komitmen Komponen Merah Putih Terhadap Kebijakan Pemerintah di Papua
Komponen Merah Putih saat memberikan keterangan pers d Jayapura, Jumat (19/02)/Andi Riri
JAYAPURA, wartaplus.com - Komponen Merah Putih yang merupakan organisasi pejuang setia pengawal ideologi Pancasila, menyatakan komitmennya terhadap berbagai kebijakan pemerintah di Bumi Cenderawasih
Dalam keterangan persnya di Jayapura, Papua Jumat (19/02), Komponen Merah Putih menyampaikan tujuh pernyataan sikap (komitmen ) yang dibacakan Yonas Nussy selaku Sekertaris Barisan Merah Putih (BMP) Papua
"Pertama, kami putra-putri komponen merah putih Republik Indonesia di Papua berkomitmen menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia bersama-sama dengan TNI dan Polri dari Sabang sampai Merauke," tegas Yonas
Kedua, memberikan dukungan terhadap setiap keputusan pemerintah, dimana telah diagendakan pembahasan revisi undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 dan tetap menjaga hak-hak dasar rakyat Papua yang diamanatkan dalam undang-undang yang dimaksud.
Ketiga, memohon kepada Presiden agar dapat membentuk lembaga independen pengelola dana otonomi khusus terpisah dari APBD.
Keempat, mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat di mana telah menerima aspirasi masyarakat dari berbagai daerah, untuk ada kebijakan pemekaran provinsi dan juga dapat diakomodir pemekaran kabupaten kota yang sesuai dengan dokumen usulan pemekaran yang ada
Terkait komitmen ini, Ketua P5 Papua, Yanto Eluay yang juga ondofolo Sentani menegaskan pemekaran perlu didukung karena tujuannya untuk untuk kesejahteraan dan kedamaian masyarakat Papua.
Yanto juga menyayangkan pernyataan seorang tokoh yang justru menolak adanya pemekaran daerah otonomi baru (DOB)
"Di Papua ada tujuh wilayah adat, jangan seseorang mengatasnamakann wilayah adat tertentu lalu menggeneralisir pernyataannya mewakil tujuh wilayah adat. Silahkan anda berbicara masalah pemekaran di wilayah anda sendiri," tegas Yanto
Rando Rudamaga dari DPP Forum Aliansi Mahasiswa sangat mengharapkan adanya pemekaran di kampung halamannya wilayah Saireri.
Kelima, menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua di mana saja berada untuk tidak terhasut dengan berita-berita yang berasal dari oknum atau pihak yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa.
"Kami mohon kepada pihak kepolisian untuk bertindak tegas maupun penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," pinta Max Abner Ohee selaku Ketua BMD Papua
Keenam, mendukung sepenuhnya TNI Polri untuk mengejar dan menangkap kelompok kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang telah membuat jatuhnya korban dari pihak sipil maupun TNI Polri
Ketua Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo meminta agar negara tidak membiarkan konflik bersenjata terus terjadi di Intan Jaya.
"Pemerintah harus tegas dalam menyelesaikan konflik di Intan Jaya, jangan terus menjadikan Papua sebagai daerah konflik," tegasnya
Ketujuh, mendukung penegak hukum agar menindak tegas pejabat atau siapapun pelaku yang melakukan tindakan penyalahgunaan dana otonomi khusus yang mengakibatkan kerugian negara dan berimbas pada instabilitas di wilayah Papua.
Ketua Deparda PPM, Nico Mauri memberikan apresiasi kepada pemerintah RI dan secara khusus bangsa dan negara yang sudah berusaha bagaimana membangun tanah papua dan masyarakat Papua
"Sebab yang dilakukan pemerintah semua berasal dari aspirasi masyarakat," kata Fedrikus Eben Gebze, perwakilan masyarakat Anim Ha
"Hari ini komponen merah putih mendukung jalananya pembangunan di Papua," sambung Ketua Gapura, Jack Puraro.**
