Alokasi Belanja Negara Tahun 2022 Provinsi Papua Sebesar Rp57,41 Triliun

JAYAPURA, wartaplus.com -Alokasi Anggaran Belanja Negara tahun 2022 di Provinsi Papua sebesar Rp 57,41 triliun, ini meningkat 0,63 persen dari tahun sebelumnya.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Burhani A.S menyebut dari keseluruhan belanja negara tersebut, sebesar Rp13,93 triliun dialokasikan untuk Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga sebanyak 623 DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran),meningkat 0,48 persen dibanding tahun sebelumnya. 

"Lalu anggaran sebesar Rp43,47 triliun berupa alokasi TKDD ( Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa)  tahun 2022 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota di Papua, meningkat 0,63 persen dari tahun sebelumnya," sebut Burhani dalam laporannya pada acara penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Dana TKDD tahun 2022 yang berlangsung di Sasana Krida kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (06/12).

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Papua, Lukas Enembe, pejabat TNI Polri, para pimpinan OPD dan instansi vertikal, sejumlah perwakilan Bupati dan Wali Kota.

Gubernur menyerahkan secara simbolis DIPA Petikan Tahun 2022 kepada 21 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga serta menyerahkan Daftar Alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TKDD Tahun 2022 kepada para Bupati/Walikota.

Burhani menguraikan, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN tahun 2022 telah ditetapkan, setelah melalui rangkaian proses perencanaan, penganggaran, dan pembahasan, baik internal Pemerintah maupun Pemerintah dengan DPR. 

Selanjutnya, siklus pengelolaan APBN tahun 2022 berlanjut ke tahap pelaksanaan, yang dimulai dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta penyerahan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022. 

Tema kebijakan fiskal yang akan dijalankan Pemerintah di tahun 2022 yaitu "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".

dok.Dian Mustika

Jaga Amanah

Sementara itu Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam arahannya menyampaikan agar seluruh aparatur Pemerintah menjaga amanah setiap rupiah anggaran yang dikumpulkan dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

"Ini harus dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah kepada pembangunan serta mensejahterakan rakyat Papua," ucap Gubernur. 

Untuk itu, para Bupati Walikota, dan KPA Satuan Kerja/OPD di Papua diminta untuk melakukan beberapa hal antara lain: 

1. Mempersiapkan program-program pembangunan tahun 2022 dengan baik agar dapat berjalan efektif sejak awal Januari 2020 dan memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat. Salah satunya dengan melakukan persiapan lelang lebih awal melalui pemanfaatan e-procurement dan e-catalogue.

2. Memastikan alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan utama, yang langsung dirasakan masyarakat, melakukan pembatasan dan penghematan belanja-belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas, dan honorarium.

3. Melakukan pemantauan efektivitas kegiatan dan anggaran secara berkala (bulanan atau triwulanan) untuk meyakini semua program K/L dan Pemerintah Daerah berjalan maksimal, dan terus melakukan perbaikan.

4. Menghilangkan penyalahgunaan anggaran, baik dalam bentuk pemborosan, mark-up, maupun perbuatan menyimpang lainnya. Pimpinan instansi harus ikut serta dalam melakukan pengawasan, serta mengoptimalkan dukungan aparat pengawas intern di masing-masing K/L dan Pemerintah Daerah.

5. Memperbaiki koordinasi dan sinergi, baik antar K/L, antar Pemerintah Daerah, maupun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga target output kegiatan pembangunan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

6. Melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada publik mengenai kegiatan, anggaran, dan hasil-hasil output yang dicapai, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar mengenai program kerja Pemerintah dan hasilnya.

Dengan diserahkannya DIPA dan Alokasi TKDD tahun 2022, diharapkan para Pimpinan Satuan Kerja/OPD serta para Bupati/Walikota dapat menindaklanjuti arahan Gubernur Papua untuk melaksanakan APBN/APBD tahun 2022 secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan kerja nyata, sehingga program-program pembangunan yang dijalankan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Di kesempatan itu pula juga dilakukan penyematan PIN Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) tahun 2021 oleh Kepala Kanwil DJPB Provinsi Papua secara simbolis kepada perwakilan Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah. Hal ini untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran seluruh stakeholders untuk mendukung keberhasilan tema HAKORDIA.**