Legislator Imbau KONI Papua Segera Kontrak Atlet
Legislator Papua Komisi V DPR Papua yang juga selaku Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi Papua, Yan Mandenas/Djarwo
JAYAPURA,- Legislator Papua yang juga selaku Ketua IMI Provinsi Papua, Yan Mandenas mengimbau pengurus KONI Papua agar segera meneken kontrak atlet yang dipersiapkan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020 mendatang.
Menurut Yan, penandatanganan kontrak itu harus secepatnya dilakukan, untuk memastikan nasib para atlet dan guna menghindari hengkangnya atlet-atlet terbaik Papua.
"Sekarang ini KONI Papua harus segera melakukan kontrak atlet yang bersumber dari luar Papua maupun dari dalam Papua. Karena tahun ini para atlet sudah harus menjalani pemusatan latihan dan tidak bisa kita biarkan hingga tahun depan. Bisa-bisa lari atlet kita," ujar Yan, saat memberikan keterangan persnya, Sabtu (26/5).
Yan menjelaskan, dana yang diajukan oleh KONI Papua sebesar Rp 200 miliar untuk menggelar pemusatan latihan atlet itu terlalu besar. Pasalnya, kata Yan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, Yusuf Yambe Yabdi justru mengungkapkan pemusatan latihan atlet sudah bisa berjalan hanya dengan dana Rp 40 miliar.
"Dana yang diajukan itu terlalu besar, dan sampai hari ini KONI belum melakukan konfirmasi. Setelah itu baru bisa didapatkan dan bisa berjalan. Per 30 Agustus sudah harus dilakukan kontrak atlet. Saya pikir KONI dan Pemprov harus aktif terus supaya tidak menjadi masalah baru. Semua harus pro aktif untuk berkoordinasi," tuturnya.
Dirinya menambahkan, dalam waktu dekat Komisi V DPR Papua akan membentuk sebuah tim gabungan terkait dengan penambahan anggaran PON sesuai dengan yang sudah diusulkan oleh Pemprov.
"Semoga setelah lebaran kita kembali bertemu dengan presiden supaya pusat bisa membantu mendistribusi persiapan PON XX. Sampai dengan hari ini rekomendasi Komisi V kami minta untuk membentuk tim oleh gubernur. Dengan adanya pembentukan tim maka akan mudah mendistribusikan tugas," ungkapnya.
Yan juga mengimbau, agar masing-masing SKPD harus bisa mendukung pendistribusian PON. Sebab menurutnya, kalau tidak dilakukan maka pergelaran PON akan terancam.
"Kalau semua tidak bergerak dan saling berkoordinasi dan PON jadi digelar, maka kita bisa menjadi tuan rumah PON yang terburuk. Nah, sebelum itu terjadi kita harus benahi itu semua," pungkasnya. *
