Serahkan NPHD, Pj Bupati Puncak Jaya Ingatkan Konsisten Distribusikan Dana Hibah
Pj Bupati Puncak Jaya, H. Tumiran, S.Sos.,M.AP/ProkopimPJ
MULIA, wartaplus.com - Penjabat Bupati H. Tumiran, S.Sos.,M.AP memimpin apel gabungan ASN, Instansi Vertikal, Tenaga Honorer dan Ormas, di halaman kantor Bupati, Senin (21/03) pagi.
Tampak lapangan dipenuhi oleh para peserta apel yang dirangkaikan dengan penyerahan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada instansi, lembaga dan organisasi masyarakat.
Hadir dalam penyerahan Ketua DPRD Zakaria Telenggen, Dandim 1714/Puncak Jaya Letkol Inf. Denny Salurerung, S.Sos, Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara, S.H, S.I.K, M.H, Sekretaris Daerah Yubelina Enumbi, SE., M.M, Sekwan Elita Telenggen, S.Pd, Asisten Sekda, Staf Ahli, para pimpinan OPD, dan penerima dana hibah.
Adapun penerima NPHD yaitu Polres Puncak Jaya, Kodim 1714/PJ, KPU Puncak Jaya, Bawaslu Puncak Jaya, PKK Puncak Jaya, DWP Puncak Jaya, Klasis GIDI, UPPD Samsat, KONI Puncak Jaya, Paskibra Puncak Jaya, FPPJ, PSSI Puncak Jaya serta KNPI Puncak Jaya.
Dalam kesempatan itu, guna pembinaan politik di Puncak Jaya ikut ditandatangani NPHD kepada Partai PDIP, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai PKB, Partai PAN, Partai Demokrat dan Partai Berkarya.
Dalam amanatnya, Pj Bupati membeberkan hasil rapat yang diikuti selama perjalanan luar daerah yaitu rapat kordinasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta (diinisiasi oleh Direktorat Jendral Keuangan Daerah).
"Atas permintaan oleh Gubernur Provinsi Papua, membicarakan Dana Bagi Hasil Daerah selama ini masih tertahan, karena belum adanya regulasi sebagai dasar dalam penyaluran yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia kepada seluruh Kabupaten Kota dan Provinsi di Tanah Papua," ungkap Tumiran.
Dana Bagi Hasil Tertahan
Ia mengaku, sampai saat ini rapat tersebut belum tuntas. Hal ini karena adanya pemekaran daerah otonomi baru, sehingga terjadi perubahan regulasi termasuk mekanisme penyaluran dana penghasil.
"Terlebih khusus royalti dari PT. Freeport Indonesia juga mengalami kendala karena adanya perubahan regulasi ini. Oleh karna itu semua wilayah kabupaten kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Tengah yang belum mendapatkan transfer royalti sampai sekarang, dan kita semua masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung Indonesia," jelasnya.
Dalam arahannya, Pj Bupati mengingatkan bahwa tim Badan Pemeriksa Keuangan akan melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, ia meminta setiap Kepala OPD agar menyiapkan setiap dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan.
"Setiap kegiatan yang dikelola baik itu kegiatan besar maupun kecil, tetap akan diperiksa. Dan kewajiban kita harus menyiapkan dokumen pendukung, sehingga kita berharap pemeriksaan ini cepat selesai," harapnya.
Penjabat Bupati juga menegaskan agar setiap ASN dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak lagi membawa proposal, karena Dana APBD sudah terbagi habis. Sehingga tidak adanya bantuan perorangan maupun bantuan sosial dan akan fokus untuk Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang akan datang.
Dikesempatan itu, PJ Bupati berharap semua elemen bisa terus bersinergi untuk menjaga situasi kondusif Puncak Jaya. ASN jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu, lebih cermat dan bijak dalam menggunakan sosial media yang ada.
Diakhir amanatnya Pj Bupati mengucapkan Selamat memasuki Ibadah Suci Bulan Ramadhan 1444H dan menyongsong Hari Raya Idhul fitri.
"Semoga kita selalu menjaga toleransi atar umat beragama di antara kita," ucapnya.(ProkopimPJ)
