MENU TUTUP

Tes CPNS Online Harus Ada Kekhususan OAP, Wattimena: Keberpihakan Dijamin UU Otsus

Senin, 17 September 2018 | 17:42 WIB / Albert
Tes CPNS Online Harus Ada Kekhususan OAP, Wattimena: Keberpihakan Dijamin UU Otsus Mahasiswa di Papua Barat yang menolak tes CPNS online/Albert

MANOKWARI,- Ketua Komisi IV DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Papua Barat, Michael Wattimena ikut menanggapi aksi demo damai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unipa Manokwari, BEM STIH, Cipayung dan pencaker serta masyarakat Papua tentang tes CPNS Online 2018.

Menurut Michael Wattimena, aksi tersebut bagian dari keberpihakan khusus sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat. Artinya upaya kekhususan harus diterapkan sesuai amanat UU Otsus tersebut.

Sebelumnya ada pertemuan K2 dan tenaga Honorer Daerah di Jakarta 2 bulan lalu. Di saat itu Wattimena juga menyarankan kepada pemerintah pusat melalui Mendagri dan Menpan RB Republik Indonesia di Jakarta agar memberikan kuota khusus CPNS kepada daerah khusus di Indonesia, dua di antaranya Papua dan Papua Barat.

Ketika diminta tanggapan wartaplus melalui sambungan telepon, Senin (17/9) siang, Wattimena menjelaskan bahwa sistem penerimaan CPNS dikembalikan pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto.

Sebab, kata Wattimena, penerimaan sistem Online bersifat reguler dan tanpa diberikan kuota khusus bagi daerah khusus di Indonesia.

Terkait penerimaan CPNS, lanjut Wattimena, tentu harus memberikan kesempatan khusus kepada putra putri Papua, terutama untuk bidang pendidikan, kesehatan dan tenaga dosen. Tidak hanya itu daerah otonomi baru memang membutuhkan formasi CPNS, maka ini harus dipertimbangkan.

Untuk diketahui bahwa aksi demo mahasiswa tolak sistem Online di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Senin siang kini sudah meluas ke publik dan mendapat tangapan berbagai pihak, salah satunya wakil rakyat asal Papua Barat di DPR RI Michael Wattimena. *


BACA JUGA

Pasal 28 UU Otsus Tentang Partai Politik Diuji ke Mahkamah Konstitusi

Senin, 18 November 2019 | 07:19 WIB

Tuntaskan Pelanggaran HAM, Uncen Bakal Kaji Pasal 46 UU Otsus

Jumat, 11 Oktober 2019 | 10:48 WIB

Komisi IV DPR RI Kunker di Jayapura, Ini Penjelasan Michael Wattimena

Minggu, 17 Februari 2019 | 11:31 WIB

20 Tahun UU Otsus Tidak Revisi, Yoteni: Masa Reses DPR, OAP Minta Dana Otsus Transparan

Rabu, 07 November 2018 | 10:29 WIB

Warinussy: 17 Tahun UU Otsus Papua, Pemenuhan HAM Belum Dijamin Negara

Kamis, 01 November 2018 | 09:47 WIB
TERKINI

Wakaops Damai Cartenz: Patroli Dialogis di Yalimo Wujud Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat

3 Jam yang lalu

Pendekatan Humanis Lewat Patroli Dialogis Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2025

3 Jam yang lalu

Aktifitas Warga Angguruk dan Heriapini Kembali Normal, Bupati Didimus: Penegakan Hukum Tetap Berjalan 

3 Jam yang lalu
59 Terluka Panah dan 2 Meninggal

Saling Serang Antara Dua Kelompok Terus Berlangsung di Puncak Jaya

7 Jam yang lalu

GPDP Gelar TOT Nasional dan Luncurkan Kurikulum Sekolah Minggu

1 Hari yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com