Pemprov Papua dan KPK Gelar Monev Aksi Pemberantasan Korupsi Untuk Lima Kabupaten
Bupati Nabire, Izaias Douw (kemeja putih) mengikuti monev rencana aksi pemberantasan korupsi di sasana karya kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (22/10)/Andi Riri
JAYAPURA,– Lima Kabupaten wilayah Meepago Papua mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sasana Karya kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (22/10). Monev ini berlangsung 22 hingga 23 Oktober 2018.
Lima kabupaten tersebut antara lain kabupaten Nabire, Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Dogiyai.
Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua Elysa Auri mewakili Gubernur Papua dalam arahannya menyatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar dapat mencegah aparatur pemerintahan melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Sebab kita ingin agar pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di masing-masing kabupaten dan kota bisa berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat mendapat dampak daripada pembangunan itu sendiri,” ujar Elysa.
Dikatakan, dengan adanya pendampingan dari KPK diharapkan semua kabupaten dan kota beserta aparatur sipil negara didalamnya bisa bekerja maksimal mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatannya. Terutama agar tak tersandung kasus hukum (KKN).
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi menggelar monitoring dan evaluasi (Monev) lanjutan terkait rencana aksi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), di Jayapura. Kegiatan tersebut merupakan lanjutan Monev pada 2 Oktober 2017, yang menghadirkan seluruh Kepala PTSP, di seluruh bumi cenderawasih.
Masih menurut Asisten Elysa Auri, kegiatan itu untuk mengevaluasi kesepakatan yang dicapai pada tahun sebelumnya. Dimana monev itu, diyakini bakal membantu pemerintah kabupaten, daam memaksimalkan tata kelola di bidang perijinan.
Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua Maruli Tua dalam satu kesempatan memastikan, dari hasil monitoring evaluasi di bumi cenderawasih, terlihat ada banyak kemajuan lebih khusus dalam aksi pemberantasan korupsi, diantaranya pada penerapan aplikasi berbasis elektronik. Meski belum terperinci, Maruli mengaku, kemajuan yang ditunjukan sudah membaik.
