Kadin Papua Apresiasi Kerjasama Perekonomian Antara Provinsi Papua dan Madang PNG
Ketua KADIN Papua, Ir.Adolf Alpius Asmuruf MT/Andi Riri
JAYAPURA, - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua menyambut baik adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Madang, Papua Nugini (PNG) di bidang perekonomian yang ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (Lol) Sister City oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Gubernur Madang PNG, Piter Yama, di Gedung Negara Jayapura, Minggu (21/10) malam.
Selain kerjasama bidang perekonomian juga di bidang lain antara lain di bidang perindustrian perdagangan, pariwisata, sosial budaya,infrastruktur, perhubungan, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, karantina, kehutanan, pertambangan hingga search and rescue
Ketua Kadin Papua, Ir. Adolf Alpius Asmuruf MT menyatakan, meski kerjasama ini cukup bagus untuk meningkatkan perekonomian di kedua provinsi, namun ada hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Papua yakni bagaimana mengatur pelaku bisnisnya (pengusaha) terutama pengusaha asli Papua.
"Tujuan Gubernur dalam kerjasama ini kan, bagaimana pangusaha asli papua bisa diangkat. Kalau didongkrak, perangkat bawah ini harus diatur baik. Artinya pengusaha ada, bank ada, usahanya ada. Dalam perdagangan luar negeri, yang punya jaringan kuat itu adalah Kadin," ujar Rudolf di sela sela pertemuan antara pengusaha Papua dan Madang Papua Nugini, di Jayapura, Senin (22/10).
Audolf mengatakan, di Papua belum ada produk asli lokal yang bisa kemudian diekspor ke Papua Nugini. Sehingga butuh kerjasama dengan Kadin di provinsi lain dimana terdapat industri besar yang memproduksi barang untuk di ekspor ke negara tetangga PNG.
"Oleh sebab itu harus bangun jaringan dengan beberapa kadin yang ada di Indonesia. Tentunya kita harus mengetahui kebutuhan negara tetangga.Kalau kebutuhan yang diminta ada diproduksi di Indonesia terutama yang diproduksi daerah industri Jawa Timur. Kita libatkan pengusaha dari sana," kata Rudolf yang mengaku kerjasama ini sebenarnya sudah pernah diusulkan pihaknya pada 2015 silam. Sayangnya, saat itu Pemerintah Papua justru lebih memproritaskan program asosiasi lokal yang khusus mewadahi pengusaha asli Papua.
"Saat kita butuh dana untuk program ini jutsru pemerintah mengalihkan ke asosiasi pengusaha lokal asli Papua. Sehinga selama dua tahun (2015 -2016) Kadin tidak buat apa apa. Jadi terkait kerjasama ini, kami titikberatkan bahwa perjanjian kerjasama apapun harus tetap memperhatikan perangkat dibagian bawah,"tuturnya.
"Kita harus duduk kembali bersama membicarakan bisnis ini. Bagaimana kita bicarakan kerjasama, buat MoU, lalu kita serahkanke bank Papua untuk membiayai. Sambil Kadin juga lobby ke Polda, TNI juga Auri untuk bagaimana ekspornya bisa lancar," ajaknya.
Audolf menambahkan, sebelumnya pada 2015 lalu antara pemerintah Indonesia melalui kementerian perdagangan kedua negara telah bertemu membahas terkait kerjasama ini. Sedikitnya ada 15 item/jenis barang yang diusulkan Kementerian Perdagangan yang bisa di ekspor ke PNG diantaranya ban mobil/motor, tekstil, dan kosmetik.
"Tapi dari pemaparan pemerintah Madang justru mereka menginginkan kerjasama yang lebih besar seperti membuka kawasan industri. Tentunya ini memerlukan modal investasi yang besar. Lebih baik kita main di level menengah dan bawah dulu," tutupnya.
