Kerjasama Konservasi Hutan dan Laut Papua Barat, Menteri Norwegia Temui Gubernur Papua Barat

MANOKWARI- Menindaklanjuti pertemuan awal antara Pemerintah Kerajaan Norwegia dan Pemprov Papua Barat di Norwegia terkait Konservasi Hutan dan Laut, pertemuan dilanjutkan kembali di Manokwari Provinsi Papua Barat.

Dari pertemuan itu, keduanya sepakat dan komitmen meningkatkan konservasi hutan dan laut. Dimana kedatangan rombongan ke Papua Barat dipimpin Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Kerajaan Norwegia, Ola Elvestuen dan Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia Vegan Kaale, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang diwakilkan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Doktor Ruandha Sugerdirman dan staf tiba di bandara DEO Sorong.

Rombongan menumpang maskapai Garuda 685 dari Jakarta disambut oleh Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, Walikota Sorong, Bupati Sorong, Bupati Sorong Selatan dan bupati Tambrauw.

Pertemuan yang berlangsung di Swissbel Hotel Sorong, Kamis (14/2), dengan beberapa agenda dari jamuan makan hingga diskusi bersama.

Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan dalam diskusi bersama Pemerintah Kerajaan Norwegia berkomitmen menjadikan Papua barat provinsi berkelanjutan dan prokonservasi.

Kata Gubernur, dukungan bantuan NICFI (Norwegia) telah berhasil melaksanakan konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati Ekowisata dan Ekonomi Kreatif(ICBE) beberapa waktu lalu, merupakan wujud nyata dalam keseriusan pemerintah Yang melahirkan 14 kesepakatan dan komitmen menjadi babak baru pembangunan berkelanjutan di tanah Papua, minimal berkomitmen mengakomodir 70% luas daratan menjadi kawasan Hutan Lindung.

Gubernur  Dominggus juga  menambahkan upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan pencegahan deforestasi dengan meninjau kembali proses perizinan, dan memperkuat penataan ruang yang lebih pro lingkungan, memperluas dan meningkatkan pengelolaan kawasan perlindungan alam baik hutan, laut dan kawasan penting bagi masyarakat adat, mendorong pengakuan hak-hak masyarakat adat, mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau serta pemanfaatan jasa-jasa lingkungan dimana pariwisata merupakan leading sektor bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Gubernur menambahkan, upaya lain yang dilakukan antara lain mendukung pembatasan pengiriman kayu bulat ke luar Papua Barat dan perlindungan total ekosistem mangrove dan gambut Papua Barat, memberantas ilegal logging dan penegakan hukum serta mencegah pencemaran lingkungan dengan pembatasan dan penghapusan kemasan dan kantong plastik.

Meski demikian, Dominggus mengakui masih ada kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah di antaranya jumlah penduduk sekitar 1,1 juta orang masih menggantungkan hidupnya pada Sumber Daya Alam dan 25 % penduduk di Papua terkategori miskin berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Jadi kami sangat menyayangkan hal tersebut, di kala Papua Barat yang memiliki kekayaan alam baik tanah, hutan dan mineral yang melimpah, namun masih ada penduduk yang tergolong miskin. Ditambah lagi pembangunan infrastuktur yang belum optimal dan rendahnya kapasitas Sumber daya manusia" ungkap Dominggus.

Untuk itu, dia meminta dukungan dan bantuan dari Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam mencapai target dan komitmen menindaklanjuti deklarasi Manokwari di antaranya peningkatan kapasitas SDM melalui kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan dan inovasi.

Termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis lahan dan lautan. Penyediaan dan alih teknologi bagi penggunaan energi baru dan terbarukan di wilayah terpencil dan terisolir sehingga tercipta peluang dan kesempatan nilai ekonomi bagi produk nondeforestasi masyarakat.

Gubernur juga menghimbau agar dapat bersama-sama menjaga lingkungan, karena kita tidak mungkin hidup sehat di planet yang sakit, untuk itu harus saling bekerjasama menciptakan bumi yang sehat.

Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Kerajaan Norwegia Ola Elvestuen mengatakan bahwa sangat mendukung pemerintah Indonesia khususnya Provinsi Papua barat, dan kunjungannya ke provinsi ini merupakan keseriusannya terhadap diskusi beberapa waktu lalu di Negaranya bersama gubernur Papua barat.

Menteri sangat sepakat dengan Gubernur Papua Barat, bahwa kita tidak dapat hidup di bumi yang sakit dan hal ini juga terjadi di Norwegia dan negara antartika dimana perubahan iklim terjadi sangat cepat.

Untuk itu, Norwegia bersama negara-negara lain termasuk Indonesia bekerjasama berupaya mengatasi perubahan iklim tersebut, dan kerjasama ini sudah berlangsung selama 10 tahun.

Untuk itu melalui Kementerian Bapenas, dan keuangan akan dtingkatkan lagi kerjasama yang selama ini sudah terjalin. Indonesia, termasuk Provinsi Papua Barat memiliki hutan yang sangat luas dan berperan penting bagi dunia, karena hutan dapat menyerap karbon yang sangat besar.

Pemerintah Norwegia melalui diskusi dengan gubernur di Norwegia berkonsentrasi pada konservasi keanekaragaman hayati bukan hanya saja hutan tetapi juga laut. Pihaknya berkomitmen akan mendukung penuh program pemerintah Papua Barat termasuk pendanaan. Untuk itu pihaknya berharap pada diskusi yang akan dilakukan akan diperoleh kesepakatan dan komitmen dalam mewujudkan program konservasi lingkungan ini. 

Untuk diketahui bahwa di Papua Barat dengan luas wilayah 140.376 km memiliki luas hutan 9.713.137 hektar yang berkontribusi sebesar 8,12 % terhadap luas hutan hujan tropis Indonesia, dan hutan papua barat sebagian besar merupakan hutan primer menutupi 90 % wilayah papua dan papua barat termasuk luas mangrove sebesar 481.237.01 hektar, dan luas hutan gambut 541.559,92 hektar.

Hutan Papua Barat diperkirakan menyimpan 1.323  juta metrik ton karbon yang bermanfaat bagi umat manusia jika dijaga dengan baik untuk mengendalikan iklim dunia. Hal ini di paparkan gubernur pada sambutannya.

Oleh karena itu Pemda dan masyarakat Papua Barat sangat berkomitmen menjaga alam, hal ini terlihat dengan visi pembangunan daerah mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. *