Kunker Komisi X DPR RI di Papua, Tinjau Venus PON Hingga Sosialisasikan RUU Ekonomi Kreatif
Suasana rapat dengar pendapat antara Komisi X DPR RI dan Pemprov Papua di Sasana Karya kantor Gubernur, Jumat (15/2)/Andi Riri
JAYAPURA - Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua dalam rangka reses masa persidangan III tahun 2018 - 2019, Jumat (15/2/2019) dan melakukan rapat dengar pendapat bersama pemerintah Provinsi Papua yang dalam hal ini dipimpin Wakil Gubernur, Klemen Tinal, berlangsung di Sasana Karya kantor Gubernur Dok II Jayapura, Jumat (15/2/2019) siang.
Rombongan Komisi X DPR RI bersama sejumlah perwakilan Kementerian terkait diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristek dikti), Kemen Pariwisata, Kemenpora, Perpustakaan RI dan Ekonomi Kreatif. Rencananya rombongan akan berada di Papua selama tiga hari (15 -18 Ferbruari), tidak hanya bertemu pemerintah papua, rombongan juga akan megunjungi sejumlah lokasi seperti stadion Papua Bangkit.
Ketua Tim Komisi X DPR RI, DR. Ir. Hetifaf MPP dalam sambutannya mengatakan, kunjungan ini selain untuk bersilaturahmi tetapi terpenting adalah untuk menggali dan menyerap aspirasi baik dari pemerintah maupun masyarakat Papua terkait sejumlah kebijakan nasional. Salah satunya terkait kebijakan penyelenggaran PON XX tahun 2020 di bumi cenderawasih.
"Tentu saja kami tidak hanya mengawasi satu bulan sebelum pelaksanaannya (PON 2020), tetapi kami juga ingin memastikan kesiapan venus, bagaimana progressnya. Tentunya kami ingin penjelasan langsung dari pemerintah dan pemangku kepentingan yang ada," ungkap Hetifaf yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Selain terkait persiapan PON, dalam kunkernya Komisi X DPR RI sebagaimana bidangnya yakni Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Tinggi, Pariwisata, Olahraga dan Ekonomi Kreatif, juga ingin mendapatkan penjelasan terkait bidang bidang tersebut. Semisal persoalan guru bagaimana capaian dan kendala yang dihadapi, dan juga bagaimana pengembangan ekonomi kreatif di Papua. Termasuk ingin mengetahui impelementasi dari berbagai undang undang yang sedang atau sudah diputuskan oleh DPR RI
"Kami saat ini sedang intens menggodok RUU (rancangan undang undang) ekonomi kreatif. Kami juga perlu masukan dari pemerintah papua terkait RUU ini," katanya.
"Intinya kami ingin dapat masukan data faktual terkait dengan pembangunan nasional,"sambungnya.
Pemprov Terima Kasih
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal memberikan apresiasi atas kunjungan komisi X DPR RI
"Pemerintah Papua berterima kasih atas kunjungan ini. Tentunya kita akan senang bisa mendapat masukan kritikan dari komisi X DPR RI,"ucap Klemen.
Khusus yang berhubungan dengan PON XX, menurut Klemen, ini merupakan penghargaan luarbiasa yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah dan rakyat Papua. Oleh karenanya pemerintah Papua akan menyiapkan pesta olahraga nasional empat tahunan ini dengan semaksimal mungkin.
"PON di papua akan diselenggarakan di lima klaster ditambah empat kabupaten penyangga. Pastinya semua yang terlibat didalamnya akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik," kata Klemen.
"Sebagai tuan rumah kita harus sukses dalam empat hal yaitu sukses prestasi, sukses tuan rumah, sukses administrasi dan sukses ekonomi," katanya lagi.
Menyoal ekonomi kreatif di Papua, Klemen berharap adanya perhatian dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk bagaimana dapat mengkapitalisasi keunikan yang dimiliki masyarakat Papua.
"Seperti tas noken yang sudah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Kami berharap kreatifitas masyarakat (pengrajin noken) bisa dikembangkan. Sebab kendalanya adalah market (pemasaran sebab produksi banyak tapi marketnya gak ada) oleh karenanya diharapkan adanya pendampingan dari kementerian terkait,"harapnya.*
