Pemprov Papua : Demo Bela Gubernur Lukas di KPK Adalah Tindakan Provokasi
Aksi demo bela Gubernur Lukas di KPK nyaris ricuh, Jumat (1/3)/kumparan
JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua menegaskan tidak terkait dengan aksi demo sekelompok orang di gedung KPK yang mengatasnamakan APPI (Aliansi Pemuda Papua Indonesia), Jumat (1/3) kemarin.
Tuntutan mereka adalah meminta KPK menjelaskan terkait kasus yang menimpa Gubernur Papua, Lukas Enembe pasca insiden di hotel Borobudur awal Februari lalu.
Seperti diketahui, Sabtu (2/2) lalu di hotel Borobudur Jakarta dua penyelidik KPK ketahuan tengah melakukan pemantauan terhadap Gubernur Lukas Enembe yang tengah rapat bersama DPRP dan sejumlah pimpinan OPD. Insiden tersebut berbuntut panjang setelah KPK melaporkan kasus penganiayaan terhadap dua pegawainya, yang kemudian dibalas oleh pihak pemprov Papua dengan melaporkan KPK atas tuduhan pencemaran nama baik. Dari kasus penganiayaan tersebut, Sekda Papua telah ditetapkan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya.
Pemantauan terhadap Gubernur Lukas Enembe, setelah KPK meneriman laporan adanya rencana tindakan korupsi (penyuapan) di hotel tersebut. Hal ini kemudian yang menjadi tuntutan massa pendemo yakni meminta kejelasan terkait laporan tersebut. Apakah benar Gubernur saat itu hendak melakukan penyuapan atau ada rekayasa KPK untuk mengkriminalisasi Gubernur Lukas.
"Menanggapi sekelompok orang yang melakukan Demo di Gedung KPK Kuningan Jakarta pada hari Jumat kemarin adalah bentuk kegiatan yang sama sekali bukan mengatas namakan Pemerintah maupun Masyarakat Papua," ungkap Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Papua melalui Kabag Protokol, Gilber Yakwart dalam rilis yang diterima redaksi wartaplus.com, Sabtu (2/3).
Dia menuding, kegiatan demo tersebut murni datang dari segelintir orang orang yang berusaha memprovokasi situasi pasca kejadian Borobudur dan berusaha Untuk memperkeruh suasana, merusak Hubungan dan tatanan Pemerintah Provinsi Papua dgn KPK.
"Untuk itu Atas Nama Pemerintah Provinsi Papua perlu kami sampaikan kepada Pimpinan dan seluruh Jajaran KPK untuk tidak mengindahkan kegiatan demo dimaksud,"serunya.
Lanjut kata Gilberd, Pemerintah Provinsi Papua tetap Menghormati proses proses hukum dan mediasi yang sedang berlangsung. Serta menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua yang ada di Jakarta untuk tidak cepat terprovokasi dan terlena dengan ajakan ajakan dari aktor-aktor yg membackup kegiatan kegiatan Demo yang mengatasnamakan Pemerintah dalam hal ini Gubernur dan seluruh masyarakat Papua.
Demo yang berlangsung dihalaman gedung KPK tersebut nyaris ricuh, saat massa yang ingin bertemu langsung dengan pimpinan KPK namun dihalang oleh petugas keamanan. Aksi saling dorong pun terjadi dan akhirnya sejumlah perwakilan massa berhasil masuk ke gedung merah putih KPK. Namun karena kecewa tidak ada pimpinan maupun perwakilan KPK yang menemui mereka, akhirnya massa melempar telur ke arah gedung KPK dan kemudian membubarkan diri.
