Demo Balai Jalan Papua Barat, Pengusaha Papua Minta Perhatian Pemerintah
Puluhan mama Papua, perwakilan tokoh adat masyarakat Papua dan pengusaha asli Papua di Manokwari melakukan aksi demo damai di kantor Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksana Jalan Nasional XVII Manokwari, Papua Barat/Albert
MANOKWARI- Puluhan mama Papua, perwakilan tokoh adat masyarakat Papua dan pengusaha asli Papua di Manokwari melakukan aksi demo damai di kantor Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksana Jalan Nasional XVII Manokwari, Papua Barat.
Selain orasi, pendemo juga membawa spanduk dan pamflet yang dibentangkan di halaman kantor Balai Jalan dan Jembatan Nasional Papua Barat dan berorasi menyampaikan maksud dari aksi tersebut.
Kordinator aksi, Jack Wanggai dan Markus Yenu mengatakan, aksi ini mereka lakukan untuk meminta perhatian khusus pemerintah kepada pengusaha asli Papua, khususnya Balai Jalan dan Jembatan di Papua Barat. Menurut hemat Jack Wanggai, selama kurun waktu 5-10 tahun terkahir, pihak Balai Jalan Nasional Papua Barat tidak memperhatikan gabungan pengusaha asli Papua.
Kepada wartawan Selasa (11/3/2019) di halaman Balai Jalan, Jack mengemukakan bahwa, bukan saja perhatian Balai Jalan dan Jambatan, tetapi juga Balai Sungai, termasuk SKPD di Papua Barat dan kabupaten Manokwari agar memperhatikan pengusaha Papua.
Dirinya mengakui bahwa selama ini pengusaha Papua hanya mendapat pekerjaan Subkon. Namun belum menjamin keberpihakan bagi pengusaha Papua.
Oleh karena itu aksi seperti ini akan terus dilaksanakan agar ada perubahan cara berpikir dari pemerintah untuk keberpihakan pengusaha Papua. Pasalnya paket proyek dari APBN dan APBD belum memberikan perhatian serius bagi pengusaha Papua.
Terkait pertemuan dengan perwakilan Balai Jalan dan Jembatan Nasional, jelas Jack kalau ada klaim dengan aturan nasional tentang pembagian atau tender proyek seperti ini, maka secara sistem pengusaha Papua diabaikan di atas tanah sendiri.
"Jadi, dari Kementerian PUPR sudah membuat aturan secara sistematis yang tidak bisa di rombak dan tidak diganggu gugat, termasuk tidak ada keberpihakan bagi pengusaha Papua," katanya.
Lanjutnya, bahkan kalau ada afirmasi dengan keberpihakan bagi pengusaha Papua, tentu saja sudah salah aturan secara Nasional. Oleh sebab itu, Jack menyarankan kepada pihak kementerian dan pemerintah daerah untuk koordinasi agar ada perhatian bagi pengusaha Papua untuk mendapat paket proyek di daerah Papua Barat.
Ia juga berharap adanya perhatian bagi pengusaha Papua, sebab masa pengusaha besar non Papua lebih gampang mendapat paket proyek, sedangkan orang asli Papua menjadi penonton di tanah sendiri.
"Adakah pengusaha Papua yang mengikuti tender proyek di luar Papua seperti di Tanah Pulau Jawa, Sulawesi dan sekitarnya?" tanya Jack Wanggai.
Kepala Balai Jalan Nasional tidak berada di tempat, termasuk beberapa Satker terkait sehingga belum ada kejelasan bagi mereka. Namun aksi seperti ini akan terus mereka lakukan. Pihak Balai Jalan Nasional di Manokwari, Papua Barat yang hendak dimintai keterangan Pers, namun belum ada yang bersedia memberikan keterangan. *
