Tingkatkan Minat Baca di Papua, Pemprov Usulkan Dana Rp 3,5 Miliar ke Bappenas
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Hans Y. Hamadi/Istimewa
JAYAPURA—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mengusulkan anggaran Rp 3,5 Miliar ke Pusat guna peningkatan minat baca masyarakat di 29 Kabupaten/kota.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Hans Y. Hamadi, di Jayapura, Kamis (22/3) mengatakan usulan ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakornis) Perpustakaan dan Arsip Daerah di Mataram (NTB) 6-8 Maret 2018 lalu. Dalam rakornis tersebut dihadiri sejumlah Menteri terkait, sedangkan rombongan dari Papua dipimpin oleh Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Elia I. Loupatty.
Dalam rakornis itu, ujar Hans, Dinas Pendidikan Provinsi Papua melaporkan bahwa ada 19 Kabupaten di wilayah adat La Pago dan beberapa di Mee Pago yang Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya rendah.
“IPM itu kan rata-rata lama sekolah, lahir hidup dan pendapatan perkapita masyarakat. Itu yang menjadi ukuran,” ujar Hans.
Menyambung dengan masih rendahnya IPM di Papua, Hans dalam laporannya mengusulkan agar untuk meningkatkan IPM masyarakat Papua salah satunya dengan meningkatkan minat baca masyarakat di 19 kabupaten tersebut.“Sehingga sasaran kami tetap adalah 19 Kabupaten yang IPM-nya rendah, yakni memberi bantuan buku," usulnya
Dengan perhitungan setiap Kabupaten terdapat 1 sampai 3 Kampung yang akan diberikan buku dengan jumlah 1.000 buku setiap kampungnya.
“Dana yang kami butuhkan untuk 19 Kabupaten kurang lebih Rp 3, 5 Miliar. Itu yang kami usulkan,” usulnya.
Pelatihan Arsip Rp2,5 M
Sedangkan untuk arsip, lanjutnya, perintah UU Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Provinsi untuk melakukan pembinaan.
Karena itu untuk melakukan pembinaan perciptaan arsip di masing-masing Kabupaten/Kota, pihaknya akan melakukan monitoring evaluasi (monev) apakah bimbingan tekhnis (bimtek) di masing-masing Kampung sudah jalan atau belum, termasuk melatih PNS agar bisa melakukan tugas-tugas pengarsipan sesuai perintah aturan yang berlaku.
“Karena daerah-daerah yang kita pergi termasuk daerah-daerah yang mahal seperti daerah La Pago dan Mee Pago. Kita butuhkan biaya lebih murah kita datang ke Jakarta dari pada ke La Pago dan Mee Pago, sehingga kurang lebih kami hitung Rp 2, 5 Miliar yang kita usulkan,” sebut Hans.
Sehingga total yang diusulkan adalah sebesar Rp6 Miliar. "Kita berharap usulan ini bisa ditindaklanjuti dalam pembahasan Rakornas 26-28 Maret mendatang di Jakarta yang rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla,"
Menurutnya, pihaknya mengusulkan dalam rakornis di Mataram ke Bappenas, sehingga nanti ditindaklanjuti dalam pembahasan Rakornas 26-28 Maret 2018 di Jakarta dibuka Wapres Jusuf Kalla.
“Mudah-mudahan saja bisa terakomodir apa yang telah kami bicarakan di Mataram,” harapnya.
Lanjut katanya, rakornis ini menjadi ajang dimana setiap tahun dilakukan evaluasi terhadap capaian-capaian yang telah terjadi dan sejumlah permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi.
Pihaknya juga telah mengumpulkan seluruh pejabat struktural pemprov untuk mencoba menjembatani hal-hal yang telah dibicarakan di rakornis
“Kalau itupun terjadi apakah 100 persen terjadi atau separohnya terjadi minimal kita disini sudah ada langkah yang kita ambil untuk melakukan hal-hal tersebut dengan mendata 19 Kabupaten/Kota dengan sasaran kampung-kampung yang akan kita tujuh. Hal ini memang sesuai dengan Visi Misi Gubernur Papua Bangkit Mandiri dan sejahtera. Dimana pembangunan dimulai dari lingkaran luar yakni Kampung," pungkasnya.[Riri]
