Hampir 80 Persen Desa di Papua Dialiri Listrik, Sayangnya Terkendala Administrasi
JAYAPURA - Hampir 78 persen desa di Papua telah dialiri listrik, namun masih terkendala administrasi. Hal ini terungkap saat pertemuan antara Kelompok Kerja Kementerian ESDM dan Industri Pedesaan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) dengan Pemerintah Provinsi Papua diwakili oleh Asisten Setda, Noak Kapisa dan pihak PT.PLN wilayah Papua dan Papua Barat, di Jayapura, Rabu (12/6).
Dalam pertemuan ini, kelompok kerja ESDM dan KEIN ini mendapatkan masukan mengenai kesiapan pembangunan industri dan ekonomi di kawasan pedesaan di wilayah Papua.
Ketua Pokja Industri Pedesaan, Aries Muftie mengatakan, salah satu fokus yang dibahas dalam pertemuan itu yakni kesiapan dari sisi makro meliputi energi kelistrikan di pedesaan.
Menurutnya, meski 78 persen pedesaan di Papua telah dialiri listrik. Namun masih ada kendala yaitu menyangkut administrasinya.
"Kalau desa sudah dialiri listrik berarti ada administrasi yang harus dibayar. Nah untuk membayar ini harus ada pendapatan, karena itu pembangunan industrinya harus dipercepat," tuturnya.
Dia menyebutkan, ada tiga hal yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah papua. Tiga hal itu meliputi rancangan energi, rencana induk pengembangan industry daerah (RIPIDA) dan rencana umum tata ruang (RUTR).
"Presiden menginginkan ada satu industri di setiap desa atau kawasan pedesaan, oleh sebab itu tiga hal ini harus saling sinkron sehingga bisa dibangun dari sisi makronya," sebutnya.
Lanjut Aries, ada banyak peluang di kampung-kampung di Papua yang bisa dijadikan industri untuk masyarakat setempat melalui Dana Desa, Dana Kampung dan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun CSR dari berbagai pihak.
"Hal ini yang harus dikerjasamakan secara sinkron mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Selama ini mungkin sudah bekerja tetapi masih ada ego sectoral dan miss komunikasi. Semoga melalui pertemuan ini ada tindaklanjut dan bisa dicarikan solusinya atas persoalan yang dihadapi bersama-sama," katanya.