Gubernur Papua, Lukas Enembe menggelar pertemuan bersama Rektor dan para akademisi Uncen, Kesbangpol dan Komnas Ham Papua, di Gedung Negara Jayapura, Kamis (10/10)/Staf khusus Gubernur
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menggandeng Universitas Cenderawasih(Uncen) untuk melakukan kajian terkait pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua yang akan berakhir pada 2021 mendatang.
Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, hasil kajian Uncen nantinya yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah provinsi Papua untuk dibawa ke pemerintah pusat
“Pasca berakhirnya otsus itu, akan kita kaji. Jadi kita nanti berbicara tidak diluar konteks dari kajian uncen. Apapun yang akan kita bicara nantinya berdasarkan kajian uncen,” ujar Gubernur saat ditemui pers usai menggelar pertemuan dengan Rektor Uncen dan para akademisi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Komnas HAM di Gedung Negara Dok V Jayapura, Kamis (10/10)
Gubernur mengemukakan alasan menggandeng Uncen, dikarenakan ini berbicara mengenai kapasitas daerah dan Uncen yang paling paham permasalahan di Papua
“(Mendagri telah gandeng LIPI untuk kajian pelaksanaan otsus?) ini kita bicara kapasitas daerah, dan Uncen yang paling tahu permasalahan yang dihadapi saat ini di Papua,” kata Gubernur
Ditempat yang sama, Rektor Uncen, Apollo Safanpo Dr.Ir Apolo Safanpo,ST.MT menuturkan, otonomi khusus bagi Provinsi Papua akan segera berakhir. Sehingga perlu dilakukan kajian apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi dan masyarakat pasca otonomi khusus di papua tahun 2021. “Setelah 2021, anggaran otsus akan dikurangi secara bertahap sampai selesai tahun 2025 dan artinya selanjutnya otsus tidak ada,” kata Apolo
Menurutnya, jika ada undang undang namun tidak ada kewenangan dan juga anggaran pelaksanaan, maka itu sama saja tidak ada undang undang. “Sehingga perlu dilakukan kajian, bagaimana pelaksanaan pemerintahan bagi Provinsi Papua pasca otsus berakhir,” ujar Apolo
Terkait waktu dimulainya pengkajian, sebut Apolo, belum ditentukan. Namun akan dimulai secepatnya “Gubernur sudah memerintahkan Sekertaris Daerah untuk segara langsung mengkomandoi,”terangnya.
Disinggung apakah dalam kajian nantinya akan didorong terkait dana otsus? Apolo menegaskan, soal anggaran (dana) pada dasarnya hanyalah sebagai pendukung dalam program Otsus
“Sebenarnya yang terpenting adalah ide apa dalam mengimpelementasikan setiap program. Nah dalam mengimpementasikan itu tentunya butuh biaya. Jadi yang terpenting dalam otsus adalah program pembangunan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat,” tegas Apolo.**
