Pertemuan Rombongan Pansus DPD RI untuk masalah Papua berfoto bersama Asisten Setda Papua, Muhammad Musaad/Istimewa
JAYAPURA -Panitia Khusus (Pansus) Papua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta agar penyelesaian masalah di Papua pasca kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu, dilakukan secara bersinergis antara pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh stake holder baik tokoh adat agama dan lainnya.
Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma dalam pertemuan bersama pemerintah daerah Provinsi Papua, Rabu (26/11) juga meminta agar pihak keamanan melakukan upaya upaya pengamanan untuk mengantisipasi perayaan 1 Desember yang diklaim sebagai HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tentunya upaya yang dilakukan, menurut Filep, adalah dengan mengedepankan dialog bersama dengan para tokoh. "Kami juga mengharapkan pengedepanan pendekatan budaya non keamanan dalam setiap penyelesaian gejolak yang terjadi di masyarakat," harapnya
Di kesempatan itu, Pansus DPD juga mendorong adanya upaya untuk penyelesaian pascakonflik terutama penanganan pengungsi serta penduduk dan mahasiswa eksodus agar tidak terlantar keberlangsungan pendidikannya. Termasuk akan mengkaji dan mendorong pemerintah untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu dan sekarang.
Pansus DPD juga mendukung usulan pembentukan daerah baru di Provinsi Papua dan Papua Barat sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat sepanjang untuk memajukan kesejahteraan warga tersebut.
Serta mendorong upaya revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dengan melibatkan Pemerintah Papua, MRP dan DPRP serta segenap tokoh dalam setiap tahapan pembahasan.
"Kami juga akan melakukan pendalaman lebih lanjut kepada para pihak baik di daerah maupun pemerintah pusat melalui dialog intensif sehingga dalam kerja Pansus ke depan dapat menyusun rekomendasi sesuai dengan tujuan guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat,"pungkasnya.. Rombongan Pansus DPD khusus Papua diterima oleh Asisten Setda, Muhammad Musaad dan hadir dalam pertemuan sejumlah pimpinan OPD terkait.*
